Medan | EGINDO.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, pada Selasa (26/8/2025), berakhir ricuh. Pasalnya terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian. Ketegangan memuncak ketika aparat menangkap sejumlah mahasiswa yang dituding sebagai dalang pelemparan batu ke arah barisan polisi.
Pantauan EGINDO.com di lokasi suasana semakin panas ketika ada mahasiswa sempat ditangkap petugas kepolisian hingga mahasiswa lainnya berusaha menghalangi tindakan aparat, namun kalah jumlah dibanding polisi yang mengepung. Dalam proses penangkapan itu, diduga terjadi tindakan represif aparat sehingga terjadi kericuhan.
Pada awalnya unjuk rasa berjalan damai dan para mahasiswa menyampaikan aspirasinya. “Kami datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk dipukuli!,” teriak seorang mahasiswa dari atas mobil komando.
Situasi di sekitar gedung DPRD Sumut awalnya biasa biasa saja namun berubah menjadi mencekam ketika polisi memperketat penjagaan di gerbang masuk. Asap ban bekas yang dibakar sebelumnya semakin menambah panas suasana. Bentrokan lanjutan sempat dikhawatirkan pecah kembali, karena mahasiswa terus menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap.
Suasana semakin tidak kondusif ketika pihak DPRD Sumut tidak ada satu orang juga anggota dewan yang muncul menemui massa aksi maupun memberikan pernyataan. Sedangkan dalam aksinya, mahasiswa sebelumnya telah menyampaikan 12 Tuntutan Rakyat yang memuat 12 poin utama, antara lain penghapusan tunjangan mewah DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga pengusutan kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara.
Mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tersebut justru berujung ricuh akibat benturan dengan aparat keamanan. Ratusan mahasiswa masih mengepung kawasan gedung DPRD Sumut hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus bertahan sampai ada tanggapan resmi dari wakil rakyat yang selama ini mereka nilai tutup mata terhadap penderitaan masyarakat. Sebelumnya dalam pernyataan sikapnya, massa membacakan 12 Tuntutan Rakyat:
- Hapus tunjangan mewah DPR yang dinilai hanya memanjakan gaya hidup elit politik.
- Gaji DPR harus proporsional dengan UMK/UMP agar wakil rakyat merasakan langsung kehidupan buruh.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti Korupsi.
- Transparansi hasil audit BPK dan KPK agar tidak hanya berputar di meja elit.
- Pengalihan anggaran perjalanan dinas DPR untuk program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
- Revolusi partai politik guna menghentikan praktik oligarki dan kartel politik.
- Pengawalan RKUHP agar tidak menjadi alat represif terhadap rakyat.
- Pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Pembatalan UU TNI yang dianggap membuka ruang kembalinya dwifungsi militer.
- Penolakan RUU Polri yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan.
- Pengusutan kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara, mulai dari UMKM Center, pembangunan jalan, Lapangan Merdeka hingga Stadion Teladan.
- Evaluasi kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.@
Bs/timEGINDO.com