Jakarta|EGINDO.co Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran untuk program nasional “Makan Bergizi Gratis” (MBG), salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan ditingkatkan menjadi sekitar Rp 300 triliun. Pernyataan itu dia sampaikan dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara virtual pada Rabu (13/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun sudah mendapat tambahan Rp 100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 171 triliun. Apabila program perluasan cakupan ke 8,2 juta penerima berhasil, dana yang dibutuhkan diperkirakan akan melampaui Rp 300 triliun. Ia menambahkan bahwa rantai pasok program ini dapat diintegrasikan dengan pengembangan industri halal, membuka peluang bagi pelaku ekonomi syariah.
Isi pengutipan langsung dari beliau:
“Makan bergizi gratis tahun ini Rp 71 triliun, kita cadangkan tambahan Rp 100 triliun. Tahun depan … kalau 8,2 juta penerima, nilainya bisa lebih dari Rp 300 triliun.”
Sebagai tambahan, Sri Mulyani juga mengungkap proyeksi besar anggaran untuk program Koperasi Merah Putih, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 250 triliun, dengan alokasi Rp 2,5 miliar per desa atau kelurahan.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 pada 12 Juni 2025 bahwa anggaran MBG tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
Tambahan dari Media Lain yang Terpercaya
-
Tempo.co menyebut bahwa hingga saat ini, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 8,2 triliun, yang difokuskan murni untuk intervensi gizi. Sisanya—khususnya pembangunan infrastruktur satuan pelayanan gizi (SPPG)—dibiayai mitra luar, bukan dari APBN.
-
DetikFinance melaporkan bahwa program ini telah menciptakan perputaran ekonomi sebesar sekitar Rp 28 triliun. Ini berasal dari pembangunan ribuan SPPG oleh mitra, seperti pengusaha lokal dan organisasi masyarakat, yang memicu aktivitas ekonomi di daerah.
Program MBG dengan anggaran yang terus digenjot menunjukkan ambisi pemerintah untuk mengatasi stunting, meningkatkan gizi anak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Namun demikian, tantangan implementasi masih memerlukan perhatian serius, termasuk dalam hal realisasi anggaran, pengawasan distribusi, dan daya dukung infrastruktur di lapangan. Integrasi dengan sektor halal dan pemberdayaan mitra lokal bisa menjadi strategi multipihak yang membantu mendistribusikan manfaat secara lebih merata dan efektif.
Sumber: Tribunnews.com/Sn