Jakarta|EGINDO.co Meski pemerintah dan DPR telah menyepakati rasio defisit, target penerimaan, serta asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan RAPBN 2026, efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) nyatanya belum tampak jelas dalam usulan anggaran yang diajukan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa prinsip efisiensi tetap akan diberlakukan, namun detailnya akan menanti keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu prinsipnya tetap ada. Untuk [tahun] depan, tergantung presiden,” ujarnya saat menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR pada Selasa (15/7) lalu.
Saat ini, rasio belanja negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM‑PPKF) 2026 dipatok di kisaran 14,19–14,75% dari PDB, namun angka pasti belum ditetapkan. K/L pun terus menyampaikan usulan kebutuhan anggarannya ke DPR sepanjang proses pembahasan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan tetap dijalankan pada 2026. Ia menyampaikan hal itu usai memaparkan KEM‑PPKF dalam rapat paripurna DPR pada 20 Mei 2025.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut bukan sekadar lanjutan semata, tetapi merupakan komitmen tegas pemerintah untuk menjaga optimalisasi belanja negara.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang menargetkan efisiensi sebesar Rp306,7 triliun, meliputi Rp256,1 triliun dari APBN dan Rp50,6 triliun dari APBD. Dari jumlah ini, hingga 24 Juni 2025 tercatat realisasi pembukaan blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun, dengan alokasi Rp48 triliun digunakan untuk restrukturisasi 23 K/L terkait Kabinet Merah Putih, dan sisanya sebesar Rp86,9 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Selain itu, data dari Antara menyebutkan bahwa kementerian keuangan sendiri mencatat efisiensi sekitar Rp8,9 triliun pada APBN 2025, dari total pagu Rp42,8 triliun.
Dengan demikian, meskipun prinsip efisiensi tetap dinyatakan akan berjalan, bagaimana implementasi dan besaran efisiensi anggaran RAPBN 2026 sangat bergantung pada arah dari Presiden Prabowo Subianto. DPR juga terus memantau agar usulan anggaran dari K/L betul‑betul mencerminkan semangat penghematan untuk kepentingan rakyat.
Sumber: Bisnis.com/Sn