Jakarta | EGINDO.com – Perusahaan tekstil asal Sukoharjo, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Penutupan Sritex telah terjadi dan itu menegaskan bahwa deindustrialisasi teah terjadi di sektor padat karya. Hal itu dikatakan pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com kemarin di Jakarta menanggapi tentang penutupan Sritex.
Rusli Tan sangat menyayangkan tutupnya Sritex tersebut dimana sebelumnya pemerintah mengatakan tidak akan tutup pabrik tersebut akan tetapi faktanya tutup juga maka tegaslah kini terjadi deindustrialisasi di Indonesia. “Saya masih ingat apa yang dikatakan Pemerintah ketika berkunjung ke pabrik Sritex mengatakan bahwa Sritex tidak tutup…..Sritex tidak tutup. Nah, rencana kerja pemerintah itu apa sih? Pemerintah bilang Sritex tidak tutup akan tetapi Sritex mengatakan tutup. Pemerintah jangan hanya janji janji dan memberi beban terus kepada pengusaha sementara pemerintah sudah banyak menerima pajak,” kata Rusli Tan kesal.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab karena sudah menerima pajak yang banyak dari buruh dan industry maka harus memikirkan puluhan ribu tenaga kerja yang bakal kehilangan pekerjaan. “Pemerintah harus jelas rencana kerjanya untuk mengatasi puluhan ribu buruh yang bakal kehilangan pekerjaan, pemerintah harus punya cara penyelamatan industry itu sehingga buruh dapat diselematkan,” katanya lagi.
Rusli Tan menegaskan pemerintah harus jelas dalam menanganinya karena pada saat mau Lebaran puluhan ribu orang atau pekerja kehilangan pekerjaan. Tutupnya Sritex menjadi peringatan buat pemerintah karena pemerintah belum mewujudkan kebijakan yang seimbang untuk menjaga peran strategis industri padat karya dalam perekonomian nasional. Hal itu penting agar stabilitas sosial, kondisi perekonomian tetap terjaga dalam persaingan global yang semakin ketat.
Rusli Tan menyebutkan yang terjadi pada Sritex merupakan akibat dari serangkaian faktor yang saling terkait dan memperparah situasi industri dalam negeri seperti tingginya tingkat korupsi, para koruptor yang belum dihukum berat sehingga banyak orang yang ingin menjadi koruptor sebab hukumannya masuk penjara sebentar saja tetapi harta yang dikorupsi sudah banyak, begitu juga dengan pemungutan pajak yang banyak kebocorannya.
Sekarang ada 10.699 karyawan bakal jadi korban dari Penutupan Sritex kata Rusli Tan dalam kondisi mau Lebaran, bagaimana nasib buruh tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus membantu para pekerja ter-PHK untuk mendapatkan hak-haknya mulai dari pesangon hingga manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga membantu agar para pekerja ini bisa dengan cepat diserap industri lain.
Menurut Rusli Tan, puluhan ribu buruh yang korban PHK itu harus pemerintah bertanggungjawab sebab selama ini para buruh dan industry telah membayar pajak, kalau pemerintah juga tidak bisa membantu maka buat apa buruh dan industry membayar pajak. “Pemerintah harus bijak, harus kerja jangan berhenti pada 1 Maret 2025, harus kerja agar para pekerja mendapatkan upah. Caranya pemerintah memberikan order kepada Sritex untuk berproduksi dan pemerintah membayar upah sehingga ketika menghadapi Lebaran tidak bermasalah,” kata Rusli Tan memberi solusi.
Kemudian menurutnya keseimbangan perlu maka jangan lagi membangun jalan karena sudah tidak seimbang dengan keadaan ekonomi masyarakat. “Pembangunan jalan sudah tidak perlu lagi dala beberapa tahun kedepan. Kini yang perlu bagaimana membangun pabrik yang banyak dan jangan sampai ada pabrik yang tutup sebab dengan beroperasinya pabrik terbuka lapangan kerja dan rakyat punya penghasilan,” kata Rusli Tan menegaskan.@
Fd/timEGINDO.com