Jakarta|EGINDO.co Pemerhati transportasi dan hukum, AKBP (Purn.) Budiyanto, S.H., S.Sos., M.H., menyoroti pentingnya alokasi pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor seharusnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan atau pembangunan jalan dan fasilitas pendukungnya.
“Ketersediaan atau kapasitas jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan menjadi salah satu penyebab utama permasalahan lalu lintas, termasuk kemacetan,” jelas Budiyanto.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah (Pemda) perlu mengembalikan esensi dari pajak kendaraan bermotor dengan mengalokasikannya untuk pengadaan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Hal ini, katanya, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Budiyanto juga mengungkapkan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor di berbagai provinsi terbilang cukup besar. Sebagai contoh:
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Rp9,65 triliun
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat: Rp8 triliun
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Rp6,5 triliun
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Rp10 triliun
“Meski pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di setiap provinsi tergolong tinggi, ironisnya masih banyak jalan yang rusak dan tidak layak untuk dilewati. Contohnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa lintasan jalan di Pulau Sumatra,” ujarnya.
Budiyanto mengakui bahwa penambahan panjang jalan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi, seperti keterbatasan anggaran, pembebasan lahan, dan perencanaan yang belum optimal. Namun, ia menilai bahwa sudah saatnya pemerintah daerah fokus pada pembangunan jalan dan perlengkapannya untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali.
“Dengan membangun atau menambah kapasitas jalan, kita tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah lalu lintas, seperti kemacetan yang kian parah,” kata Budiyanto.
Ia menegaskan bahwa pengembalian esensi pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah mendesak yang harus segera dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.
Budiyanto berharap pemerintah daerah dapat menggunakan pemasukan pajak kendaraan bermotor secara lebih bijak dan transparan. Alokasi anggaran yang tepat untuk pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan mobilitas yang lebih lancar, mendukung perekonomian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sudah saatnya pemerintah daerah berpikir visioner dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan pajak kendaraan bermotor. Pembangunan infrastruktur jalan adalah kunci untuk menghadapi tantangan transportasi di masa depan,” pungkas Budiyanto. (Sadarudin)