Jakarta | EGINDO.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah kalau kurang dananya bisa dipotong dari gaji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena memang gajinya sudah besar, bukan dari perusahaan yang sudah bayar pajak. “Anggota DPR kasi statemen, gaji kita dipotong 50 persen, jual mobil kita, disumbangkan untuk negara. Nah, itu baru hebat karena mobilya cukup banyak,” kata pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Minggu (19/1/2025) di Jakarta menanggapi tentang adanya usulan anggota DPR RI dana MBG diambil dari perusahaan.
Rusli Tan mengatakan usulan itu sangat tidak tepat sebab perusahaan sudah bayar pajak, kemana uang pajak dari perusahaan selama ini, jangan uang pajak dikorupsi dan perusahaan terus dibebani dengan macam-macam. Perusahaan sekarang ini dalam kondisi terpuruk akibat kondisi ekonomi yang tidak baik.
Menurutnya anggota DPR RI yang mengusulkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pengusaha harusnya turun ke lapangan, melihat kondisi yang sebenarnya terjadi sekarang ini. “Itu anggota DPR tidak turun ke lapangan. Kalau anggota DPR berbicara harus cek dulu Departemen Tenaga Kerja sudah berapa banyak karyarwan yang di PHK, sudah berapa persen. Kemudian berapa banyak karyawan yang belum di PHK akan tetapi industrinya sudah tutup,” katanya.
Ditambahkan Rusli Tan yang lebih gampang anggota DPR RI itu minta kepada dirjen pajak tentang laporan pajak perusahaan, sudah berapa banyak omset perusahaan industri yang turun. Kemudian data itu bisa diaplikasikan di lapangan, bagaimana kondisi yang sebenarnya seperti di mall. “Saya sendiri lihat di mall mall seperti mall kelapa gading, sepinya sangat mengerikan. Nah, harusnya anggota DPR RI melihat itu dan itu terjadi hampir di semua kota kota besar di Indonesia,” kata Rusli Tan.
Lalu katanya, anggota DPR RI juga harus turun ke pasar pasar basah (tradisional), lihat kondisinya, bagaimana omset para pedagang itu, apakah para pedagang itu stabil atau sudah pada mengeluh. “Seperti di Muara Karang yang saya lihat omset para pedagang sudah pada turun, pedagang sudah mengeluh,” katanya.
Menurut Rusli Tan, kunjungan para anggota DPR RI perlu dipertanyakan, mana hasilnya, mana laporannya. Kalau tidak jelas hasilnya maka baiknya anggaran yang begitu besar untuk berbagai kunjungan anggota DPR RI sudah waktunya diaudit, banyak sekali judul kunjungan yang perlu dipertanyakan hasilnya buat rakyat. Bukan saja anggota DPR RI tetapi juga di provisni dan kabupaten kota. Banyak judul kunjungan akan tetapi hasilnya dipertanyakan karena kondisi rakyat yang sebenarnya tidak diketahui secara baik.
Disamping itu kata Rusli Tan, gaji para anggota DPR itu perlu dikaji ulang sebab terlalu besar, sebaiknya dipotong 50 persen untuk memperbaiki ekonomi rakyat yang sekarang ini sedang terpuruk. “Namanya wakil rakyat, ya harus membela rakyat maka ketika rakyat sedang susah para anggota DPR rela memotong gajinya untuk kepentingan rakyat, ini hal yang normal dan harus dilakukan,” kata Rusli Tan menegaskan.@
Fd/timEGINDO.com