Jakarta | EGINDO.com – Majelis Nasional ke-15 Vietnam telah menyetujui perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga pertengahan 2025. Menurut resolusi yang disahkan pada akhir pekan lalu, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan.
“Perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang,” kata pakar ekonomi Dinh Trong Thinh sebagaimana dilansir kantor berita VNS, Senin (9/12/2024) yang dikutip EGINDO.com pada Rabu (11/12/2024).
Sebelumnya, pemerintah Vietnam telah memperpanjang pengurangan PPN dari 10% menjadi 8% hingga 31 Desember 2024. Namun pihaknya menerima usulan Kementerian Keuangan sehingga periode insentif diperpanjang. Kementerian keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VND 26,1 triliun (sekitar US$ 1,028 miliar atau Rp 16,3 triliun) pada semester I-2025. Namun, hal itu akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.
Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi setelah pandemi Covid-19. Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VND 51,4 triliun, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8% dibandingkan pada 2021. Pengurangan PPN pada semester II-2023 mencapai total VND 23,4 triliun, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada 2023.
Perkiraan menyebutkan total biaya pengurangan PPN pada 2024 sekitar VN 49 triliun, menurut data yang dikutip VNS. Sektor yang akan diuntungkan, antara lain penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, layanan katering, pendidikan dan pelatihan, pertanian, pemrosesan dan manufaktur, serta perumahan sosial.@
Vns/timEGINDO.com