Jakarta | EGINDO.com – Menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang pada saat daya beli masyarakat anjlok, membuat ekonomi menjadi terpuruk dan membuat rakyat menderita sebab kenaikan PPN 12% sangat berdampak kepada semua ekonomi rakyat.
Hal itu dikatakan pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan Dr. Rusli Tan, SH, MM kepada EGINDO.com pada Senin (9/12/2024) di Jakarta menanggapi tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tetap akan menaikkan tarif PPN 12% untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurut Rusli Tan daya beli masyarakat rendah, sudah sangat rendah dimana banyak industri tidak produksi, ekspor sudah menurun dan itu masalah besar, hampir tidak ada lagi yang bisa diekspor Indonesia. “Dampaknya dengan tidak produksinya industri maka buruh-buruh harian sudah menjadi miskin, sudah turun menjadi miskin. Begitu juga dengan para pedagang kelas menengah sudah turun menjadi kelas bawah, jadi turunnya daya beli masyarakat itu merata, mulai dari menengah keatas dan menengah kebawan,” kata Rusli Tan menjelaskan.
Rusli Tan mengatakan alasan sudah tercantum dalam Undang-Undang harusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu pemerintah bersama DPR RI mengamandemennya karena kondisi nyata perekonomian Indonesia saat ini harus menjadi pedoman dan harus diselamatkan. “Tidak sulit karena Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sudah bertemu DPR RI maka harusnya disepakati untuk mengamandemannya sehingga kondisi ekonomi yang terpuruk bisa bangkit kembali,” katanya.
Doktor ekonomi dan praktisi ekonomi itu mendesak agar pemerintah melihat kondisi yang ada di masyarakat sehingga bisa lebih objektif dalam mengambil kebijakan. Katanya bisa dilihat geliat ekonomi di masyarakat, mulai dari penjual makanan dan minuman yang banyak tutup, mall mall pada tutup karena sepi pembeli. “Sepinya pembeli bukan karena harga-harga naik akan tetapi daya beli masyarakat yang lemah,” katanya.
Diberikannya contoh mall mall di Jakarta, restora, café yang biasanya ramai pembeli akan tetapi sekarang ini sepi hampir setiap hari, bukan saja pada saat hari kerja akan tetapi pada hari libur Sabtu dan Minggu juga sepi. “Lihat di pasar Muara Karang Jakarta kini sangat sepi, orang yang makan di restoran sudah berkurang, sudah sangat turun dan bila ada satu atau dua orang yang duduk, pesanan makanannya hanya minum teh tawar saja atau makan seadanya saja,” katanya memberikan ilustrasi.
Menurut Rusli Tan bila industri hidup dan berproduksi dengan baik, pemerintah sudah mendapat 10% dari pabrik maka harusnya industri dihidupkan agar pemerintah menerima pamasukan dan masyarakat bisa bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang baik. “Bila masyarakat punya penghasilan yang baik maka daya beli masyarakat akan naik, bila masyarakat tidak punya penghasilan maka daya beli masyarakat itu lemah. Apa yang mau dibeli jika tidak punya uang, tidak punya penghasilan pasti tidak punya uang,” kata Rusli Tan senyum simpul.
Rusli Tan sangat menyayangkan karena sampai kini Pemerintah hanya mengandalkan pemasukan dari pajak. Sebaiknya jangan seluruhnya tergantung dari pajak, pemasukan negara harusnya juga dari sektor lain seperti dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dari sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya. “Sedihnya sampai sekarang belum pernah kita dengan sumbangsih dari badan usaha milik negara. Belum pernah kita dengan BUMN untung besar untuk negara, justru setiap tahun rugi,” katanya kesal.
Disamping BUMN belum berkontribusi untuk pemasukan negara dan justru terus disubsidi yang uangnya dari pajak. “Pemerintah harus intropeksi diri, jangan mau enaknya saja, naikkan pajak, naikkan PPN dan setelah itu uang pajak juga kurang jelas, banyak kebocoran dari APBN dan APBD yang mana itu uang pajak dari rakyat,” kata Rusli Tan menandaskan.@
Fd/timEGINDO.com