Seoul | EGINDO.co – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang tengah berjuang meminta maaf tetapi tidak mengundurkan diri pada hari Sabtu (7 Desember) atas pernyataan darurat militernya, saat para pengunjuk rasa berkumpul di luar parlemen menjelang pemungutan suara pemakzulan penting yang dapat menentukan nasib politiknya.
Yoon mengejutkan negara dan komunitas internasional pada Selasa malam dengan memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an dan mengerahkan pasukan dan helikopter ke parlemen.
Namun, anggota parlemen berhasil menolak keputusan tersebut, yang memaksa Yoon untuk membatalkan perintah tersebut pada dini hari Rabu dalam malam yang penuh drama luar biasa bagi negara yang dianggap sebagai demokrasi yang stabil.
“Pernyataan darurat militer muncul dari urgensi saya sebagai presiden,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, pertama kalinya ia muncul di hadapan publik sejak menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik.
“Namun, dalam prosesnya, saya menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi publik. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat tertekan.”
Pihak oposisi dan bahkan anggota penting partainya sendiri telah menyerukan agar dia mengundurkan diri, dan parlemen akan memberikan suara pada Sabtu malam untuk pemakzulannya, meskipun pemimpin oposisi telah mengatakan kepada AFP bahwa tidak jelas apakah mosi tersebut dapat disahkan.
Ratusan pengunjuk rasa mulai berkumpul di luar gedung parlemen pada Sabtu siang menjelang pemungutan suara, dengan penyelenggara berharap 200.000 orang akan hadir untuk menekan anggota parlemen.
Yoon tidak menawarkan pengunduran dirinya dalam pidato singkatnya, hanya mengatakan bahwa dia akan “mempercayakan partai dengan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi politik, termasuk masa jabatan saya”.
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) miliknya terbagi dalam masalah ini, dengan anggota parlemen pada Jumat malam berpegang pada garis resmi bahwa mereka akan memblokir pemakzulan, bahkan setelah ketua partai Han Dong-hoon mengatakan Yoon harus pergi atau Seoul berisiko mengalami lebih banyak kekacauan politik.
“Pelaksanaan tugas presiden secara normal tidak mungkin dilakukan dalam situasi (saat ini), dan pengunduran diri presiden lebih awal tidak dapat dihindari,” kata Han Dong-hoon kepada wartawan pada Sabtu dini hari.
Suara Sudah Cukup?
Blok oposisi memegang 192 kursi di parlemen yang beranggotakan 300 orang, sementara PPP milik Yoon memiliki 108 kursi.
Hanya delapan anggota parlemen dari partai berkuasa yang perlu membelot agar pemungutan suara memperoleh mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskannya. Seorang anggota parlemen PPP telah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan memberikan suara bersama oposisi.
Polisi juga telah mulai menyelidiki Yoon dan yang lainnya atas tuduhan pemberontakan.
“Saya tidak akan menghindar dari masalah tanggung jawab hukum dan politik terkait dengan deklarasi darurat militer,” kata Yoon dalam pidatonya.
Pemimpin oposisi Lee mengatakan pidato Yoon “sangat mengecewakan” mengingat tuntutan publik yang meluas agar dia mengundurkan diri.
Pidatonya “hanya memperburuk rasa pengkhianatan dan kemarahan di antara warga”, katanya, seraya menambahkan bahwa satu-satunya solusi untuk kekacauan politik saat ini adalah “pengunduran diri presiden segera atau pengunduran diri lebih awal melalui pemakzulan”.
Sebuah jajak pendapat yang dirilis pada hari Jumat menempatkan dukungan untuk presiden berusia 63 tahun itu pada rekor terendah sebesar 13 persen.
“Publik tidak akan memaafkannya,” kata pensiunan berusia 63 tahun Lee Wan-pyo kepada AFP di stasiun kereta utama Seoul, tempat ia menyaksikan pidato presiden secara langsung di televisi.
“Saya hanya ingin dia mengundurkan diri,” kata Han jeong-hwa, seorang ibu rumah tangga berusia 70 tahun, yang juga menyaksikan di stasiun Seoul.
Kekacauan darurat militer itu “sangat disayangkan”, kata Jeon Yeon-ho yang berusia 19 tahun, yang mengatakan bahwa ia telah mengikuti ujian universitas penting di Korea Selatan bulan lalu.
Korea Selatan perlu “mencegah kejadian seperti itu tercatat dalam sejarah lagi,” tambah Jeon.
Beberapa pengunjuk rasa berkemah di distrik Yeouido Seoul, tempat Majelis Nasional berada, meskipun suhu sangat dingin, sementara anggota parlemen oposisi tetap berada di parlemen semalaman, takut Yoon akan mencoba beberapa tindakan nekat untuk tetap menjabat.
Menahan Politisi?
Dalam pidatonya yang mengumumkan darurat militer Selasa malam, Yoon mengklaim bahwa darurat militer akan “melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat”.
Pasukan keamanan menyegel Majelis Nasional, helikopter mendarat di atap, dan hampir 300 tentara mencoba mengunci gedung.
Namun, ketika staf parlemen menghalangi para tentara dengan sofa dan alat pemadam kebakaran, cukup banyak anggota parlemen yang masuk – banyak yang memanjat tembok untuk masuk – dan menolak langkah Yoon.
Para prajurit diperintahkan untuk menahan politisi penting, kata anggota parlemen dari kedua partai, dengan kepala pasukan khusus kemudian menjelaskan bahwa mereka diberi perintah untuk “menyeret” anggota parlemen dari parlemen.
Para ahli dan anggota parlemen berspekulasi bahwa prajurit pasukan khusus elit mungkin berjalan lambat mengikuti perintah, setelah mengetahui diri mereka terlibat dalam insiden politik dan bukan keamanan nasional.
Episode tersebut membawa kembali kenangan menyakitkan tentang masa lalu otokratis Korea Selatan dan mengejutkan sekutunya, dengan pemerintah AS baru mengetahuinya melalui televisi.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada mitranya dari Korea Cho Tae-yul pada hari Jumat bahwa ia “mengharapkan … proses demokrasi akan menang”.
Sumber : CNA/SL