Lavrov Isyaratkan Rusia Siap Gunakan Cara Apa Pun Dalam Konflik Ukraina

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov

Moskow | EGINDO.co – Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Kamis (5 Desember), mengatakan penggunaan rudal hipersonik dalam perang Ukraina dimaksudkan untuk membuat Barat mengerti bahwa Moskow siap menggunakan segala cara untuk memastikan tidak ada “kekalahan strategis” yang akan menimpa Moskow.

Rusia mengerahkan rudal hipersonik Oreshnik terhadap kota Dnipro di Ukraina bulan lalu dalam apa yang digambarkan oleh pemimpin Kremlin Vladimir Putin sebagai uji coba rudal yang menurutnya tidak dapat ditembak jatuh. Ia mengatakan Rusia dapat menggunakan rudal semacam itu dalam “kondisi tempur” jika diperlukan.

“Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Anda, maksud saya AS dan sekutu AS, yang juga menyediakan senjata jarak jauh ini kepada rezim Kyiv – mereka harus mengerti bahwa kami akan siap menggunakan segala cara untuk tidak membiarkan mereka berhasil dalam apa yang mereka sebut sebagai kekalahan strategis Rusia,” kata Lavrov kepada wartawan AS Tucker Carlson.

Baca Juga :  AS, Sekutu Bahas Transfer Drone Iran Ke Rusia Di PBB

“Mereka berjuang untuk mempertahankan hegemoni mereka atas dunia, di negara mana pun, wilayah mana pun, benua mana pun. Kami berjuang untuk kepentingan keamanan kami yang sah.” Berbicara dalam bahasa Inggris, Lavrov mengatakan Barat telah menolak untuk membahas penegakan jaminan keamanan bagi Rusia dalam beberapa minggu dan bulan menjelang invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, yang disebut sebagai “operasi militer khusus” di Moskow.

Saat pasukan Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina pada awal tahun 2022, para pemimpin Barat mendesak Moskow untuk tidak menyerang tetangganya yang lebih kecil. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu Putin tiga minggu sebelum invasi, dengan mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan bahwa Rusia tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk memperburuk situasi.

Dalam komentarnya, Lavrov mengatakan Ukraina telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan integritas teritorialnya dengan dua kali menolak proposal kesepakatan, satu kali sebelum perang skala penuh dimulai dan kemudian dalam pembicaraan pada April 2022 di Turki.

Baca Juga :  Demo Hak Konstitusional, Tapi Jangan Melanggar Hak - Hak Orang Lain

“Kami tidak memulai perang ini. Kami telah bertahun-tahun mengirimkan peringatan bahwa mendorong NATO semakin dekat ke perbatasan kami akan menciptakan masalah,” katanya.

Putin mengirim pasukannya melintasi perbatasan dari Rusia dan sekutunya Belarus, dengan Putin mengatakan bahwa Moskow membela orang-orang berbahasa Rusia di Ukraina timur dan berusaha untuk “menghilangkan Nazi” kepemimpinan Ukraina di Kyiv.

Garis Merah

Dalam wawancara selama 80 menit, Lavrov juga mengatakan bahwa Barat harus mengabaikan anggapan bahwa Rusia tidak memiliki “garis merah” yang akan menghalangi siapa pun untuk menyeberang dalam membela kepentingannya.

“Jika mereka mengikuti logika yang telah diucapkan beberapa orang Barat akhir-akhir ini, bahwa mereka tidak percaya bahwa Rusia memiliki garis merah, mereka mengumumkan garis merah mereka, garis merah ini terus dipindahkan, ini adalah kesalahan yang sangat serius,” katanya.

Baca Juga :  1.732.711 Tenaga Pendidik Telah Jalani Vaksinasi Covid-19

Lavrov menolak rencana perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang pertama kali diajukan pada akhir tahun 2022 dan rencana “kemenangan” berikutnya yang diumumkan awal tahun ini sebagai “tidak ada gunanya”.

Putin Juni lalu mengatakan bahwa Rusia bersedia mengadakan pembicaraan dengan Ukraina dengan syarat Ukraina mengakui kendali Moskow atas empat wilayah negara yang telah dianeksasinya, meskipun tanpa sepenuhnya mengendalikan satu pun dari wilayah tersebut.

Rencana Zelenskyy awalnya menyerukan penarikan penuh Rusia dan pengakuan perbatasan pasca-Soviet tahun 1991. Bulan lalu, ia mengatakan Ukraina dapat mengadakan pembicaraan dan membiarkan Rusia tetap berkuasa di wilayah yang dikuasainya asalkan wilayah Ukraina yang dikuasai pemerintah dapat dimasukkan ke dalam “payung” NATO.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :
Scroll to Top