Medan | EGINDO.co – Pengamat Ekonomi, Politik dan Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Drs Shohibul Anshor Siregar Msi mengatakan deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 itu menunjukkan bahwa masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.
Hal itu dikatakan Shohibul Anshor Siregar menjawab pertanyaan EGINDO.com di Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Jum’at (4/10/2024) mengatakan dalam konteks lima bulan berturut-turut, Indonesia mengalami deflasi hingga September 2024 itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tergerus akibat kebijakan Pemerintah yang tidak tepat.
“Daya beli masyarakat menurun karena disebabkan pendapatan masyarakat naik sangat terbatas hanya diposisi angka 1,5 persen saja. Namun, terjadi kenaikan iuran dari pemerintah dalam bentuk pajak maupun lainnya dan subsidi dipangkas sehingga konsumsi otomatis akan semakin loyo. Akhirnya masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja,” katanya menjelaskan.
Menurutnya, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja untuk dorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% semakin mustahil bisa terwujud karena disebabkan hampir semua sektor industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang bakal berimbas pada anjloknya daya beli.
“Hal ini pastilah sudah dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi persoalan ini presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya diminta melakukan langkah cepat. Antara lain, dengan memikirkan ulang rencana kebijakan memberi makan gratis, dan menggantikannya dengan memberikan pekerjaan kepada semua pengangguran. Jika semua pengangguran diberi pekerjaan pada last resort (jenis pekerjaan yang dapat disediakan pemerintah; karenanya semua BUMN dan BUMD jangan tak diberdayakan dan jangan tak digerakkan sebagai trigger ekonomi dan kesejahteraan rakyat), maka akan ada efek domino. Apa pun yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM pasti sia-sia jika tidak ada transaksi dan produk mereka terbuang sia-sia karena daya beli masyarakat tidak ada,” katanya.
Shohibul Anshor Siregar mengatakan insentif apa pun yang dilakukan pemerintah sampai melakukan operasi pasar agar produk-produk UMKM tetap dilirik masyarakat dan mengevaluasi ulang kebijakan hilirisasi sektor padat modal yang dianggap tidak berdampak pada lapangan kerja, akan sia-sia belaka. Untuk itu katanya Prabowo harus diingatkan bahwa pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberi titah imperative untuk memberi pekerjaan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bulan September 2024 adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Kondisi itu terjadi karena ada penurunan harga-harga. “Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir terlihat secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak,” katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024) lalu.@
Fd/timEGINDO.com