Yogyakarta | EGINDO.co – Akhirnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan ingin mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Komitmen itu ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir setelah PP Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. “Kami ingin mengelola tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan,” katanya pada Minggu (28/7/2024) di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman.
Katanya Muhammadiyah memiliki ‘role model’ pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial. “Apabila pada akhirnya pengelolaan tambang itu lebih banyak dampak buruknya bagi lingkungan hidup maka Muhammadiyah akan mengembalikan IUP dari pemerintah. Ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kami juga menghargai ‘political will’ pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk kesejahteraan sosial,” katanya.
Menurutnya dalam menjalankan usaha pertambangan, pihaknya bakal mengembangkan model reklamasi dengan melibatkan program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi di sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah.
Haedar berharap, semua pihak tidak memandang usaha pertambangan yang bakal dikelola PP Muhammadiyah bakal berorientasi pada keuntungan semata. Sebaliknya, dia meminta sektor pertambangan tidak selalu dipandang sebagai suatu ancaman serta kesan buruk lainnya. Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah.@
Bs/timEGINDO.co