Taipei | EGINDO.co – Demokrasi bukanlah kejahatan dan otokrasi adalah “kejahatan” yang sesungguhnya, kata Presiden Taiwan Lai Ching-te pada hari Senin (24 Juni) setelah China mengancam akan menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus ekstrem bagi separatis kemerdekaan Taiwan yang “keras kepala”.
China, yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Lai, yang menjabat bulan lalu, dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang “separatis”, dan menggelar permainan perang tak lama setelah pelantikannya.
Pada hari Jumat, China meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan dengan mengeluarkan pedoman hukum baru untuk menghukum mereka yang katanya mendukung kemerdekaan formal pulau itu, meskipun pengadilan China tidak memiliki yurisdiksi atas pulau yang diperintah secara demokratis itu.
Ketika ditanya tentang langkah China pada konferensi pers di kantor kepresidenan di Taipei, Lai pertama-tama menegaskan kembali simpatinya terhadap banjir baru-baru ini di China selatan sebelum menanggapi.
“Saya ingin menekankan: Demokrasi bukanlah kejahatan; otokrasilah yang merupakan kejahatan yang sebenarnya. Tiongkok sama sekali tidak berhak memberi sanksi kepada rakyat Taiwan hanya karena jabatan yang mereka pegang. Terlebih lagi, Tiongkok tidak berhak mengejar hak-hak rakyat Taiwan lintas batas,” katanya.
Menurut Tiongkok, siapa pun yang tidak menjunjung tinggi “penyatuan kembali” karenanya merupakan pendukung kemerdekaan Taiwan, imbuh Lai.
“Saya juga ingin menyerukan Tiongkok untuk menghadapi keberadaan Republik Tiongkok dan melakukan pertukaran dan dialog dengan pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis dan sah,” katanya, menggunakan nama resmi Taiwan. “Jika ini tidak dilakukan, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok hanya akan semakin renggang.”
Lai menolak klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka. Ia telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak.
Tiongkok mengatakan setiap langkah Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan resmi akan menjadi alasan untuk menyerang pulau itu.
Pemerintah di Taipei menyatakan bahwa Taiwan sudah menjadi negara merdeka, Republik Tiongkok, dan tidak berencana untuk mengubahnya. Pemerintah Republik melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan Komunis Mao Zedong.
Sumber : CNA/SL