Seoul | EGINDO.co – Korea Utara pada Senin (13 November) menyerukan agar Komando PBB dibubarkan dan menyebutnya sebagai “organisasi perang ilegal” atas pertemuan yang dijadwalkan berlangsung antara negara-negara anggota di Korea Selatan akhir pekan ini, media pemerintah KCNA dilaporkan.
Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) yang dipimpin AS adalah kekuatan militer multinasional dan mengawasi urusan di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat antara kedua Korea, yang secara teknis masih dalam keadaan perang.
Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan pekan lalu bahwa para kepala pertahanan Korea Selatan dan AS serta negara-negara anggota Komando PBB akan bertemu pada hari Selasa di Seoul untuk meminta Pyongyang menghentikan apa yang dikatakannya sebagai “kegiatan ilegal” dan menegakkan resolusi keamanan PBB.
Laporan KCNA, yang mengutip Institut Perlucutan Senjata dan Perdamaian (IDP) Kementerian Luar Negeri DPRK, juga mengkritik deklarasi bersama yang akan diadopsi sebagai tindakan darurat di semenanjung Korea.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Kritik Korea Utara muncul sehari setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik di Seoul pada hari Minggu dengan Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara untuk pertemuan trilateral.
Mereka sepakat untuk memulai skema berbagi data real-time mengenai rudal Korea Utara sesuai rencana pada bulan Desember dan mengutuk peningkatan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB selama pertemuan tersebut.
Sumber : CNA/SL