Pemerhati: Proyek Pembangunan LRT Rute Velodrome-Manggarai

Pemerhati masalah transportasi dan hukum AKBP ( P ) Budiyanto,SH.SSOS.MH
Pemerhati masalah transportasi dan hukum AKBP ( P ) Budiyanto,SH.SSOS.MH

Jakarta|EGINDO.co Pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto menanggapi Proyek LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai. Populasi jumlah penduduk DKI Jakarta akan bertambah terus plus para pendatang atau yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta. Dengan bertambahnya jumlah penduduk secara otomatis diperlukan sarana mobilitas untuk percepatan aktivitas.

Lanjutnya, Pembangunan LRT (Light Rail Transit) Jakarta fase 1B Velodrome ke Manggarai merupakan pengembangan pembangunan LRT fase 1 sebelumnya. Sehingga dengan pembangunan faae 1B LRT Velodrome – Manggarai salah satunya untuk antisipasi pertambahan jumlah penduduk dan masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta dan sekitarnya untuk antisipasi kemacetan.

“Permasalahan lalu lintas yang menjadi momok di DKI Jakarta adalah masalah kemacetan,”ucapnya.

Ia katakan, Masalah kemacetan di DKI Jakarta belum dapat diselesaikan dengan maksimal karena pertumbuhan kendaraan bermotor tidak sebanding dengan penyediaan jalan. Bahkan pembangunan jalan di DKI Jakarta mengalami stag karena lahan yang terbatas, harga tanah tinggi, lahan sudah penuh dengan Rumah penduduk, perkantoran kegiatan ekonomi dan sebagainya.

Salah satu rangkaian kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta sedang melintas di jalurnya

“Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pengadaan jalan berakibat pada kemacetan yang tidak dapat dihindari,”tandasnya.

Dikatakan Budiyanto, dengan adanya pembangunan LRT fase 1B Velodrome- Manggarai, minimal dapat mengurangi atau dapat mengurai kemacetan, walaupun tidak akan berdampak signifikan terhadap masalah kemacetan tapi pembangunan tersebut sangat perlu. Bisa kita bayangkan apabila kedepan tidak ada penambahan jalan dan Penambahan moda transportasi umum, DKI Jakarta dapat mengalami stag.

Hanya mungkin menurut Budiyanto, yang perlu diatensi kedepan adalah bagaimana merubah mindset pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum dan harus diimbangi adanya kebijakan yang berani dan sedikit ekstrim.

“Pendistribusian quota penjualan kendaraan bermotor dibatasi, persyaratan kredit kendaraan bermotor lebih selektif, pajak progresif dinaikkan, tarif parkir dinaikkan dan orang yang akan memiliki kendaraan lebih dari satu harus ada persyaratan yang ketat,”ujarnya.

Saat ini, kata Budiyanto, bahwa pembangunan LRT fase 1B Vekedrome – Manggarai sangat perlu untuk antisipasi pertambahan populasi jumlah penduduk atau masyarakat yang beraktivitas di DKI Jakarta. Setiap aktivitas manusia membutuhkan sarana transportasi untuk akselerasi mobilitas.

Sebelumnya, Budiyanto mengatakan kebijakan ada di Daerah dan Pusat. Pembatasan kendaraan bermotor kayanya impossibel karena menyangkut makro ekonomi, fiskal ketenagaan kerja dan sebagainya. Yang bisa dilakukan pembatasan lalu lintas atau pengaturan dengan skema Gage (Ganjil Genap) atau ERP (Electronic Road Pricing).

Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P) Budiyanto SSOS.MH menjelaskan, Ganjil Genap (Gage) dalam jangka pendek cukup efektif dapat mengurangi volume kendaraan bermotor pada jalan itu : 30 persen tapi untuk jangka panjang tidak efektif karena seiring perkembangan waktu kendaraan bermotor akan bertambah terus. Masyarakat kelas ekonomi menengah keatas akan membeli kendaraan lagi dengan plat nomor yang berbeda. Praktek penggunaan plat palsu akan marak dan sebagainya.

“Sebenarnya jika mau efektif berlakukan pembatasan lalu lintas dengan skema ERP (Electronic Road Pricing) dengan tarif disesuaikan dengan tingkat kepadatan atau kemacetan kendaraan yang masuk di ruas penggal jalan yang diberlakukan ERP semua bayar,”kata Budiyanto.

Ungkapnya, ERP (Electronic Road Pricing) sebagai langkah efektif untuk merubah mindset pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda angkutan umum. ERP (Electronic Road Pricing) yang sudah digagas dari mulai Gubernur Sutiyoso sampai sekarang belum berjalan. Pemerintah maju mundur akan menerapkan program ini karena banyak tantangan.

“Harusnya ada political will yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum,”tutup Budiyanto.

@Sadarudin

Scroll to Top