Twitter Gagal Bayar Jutaan Bonus Karyawan, Klaim Gugatan

Twitter Inc
Twitter Inc

San Francisco | EGINDO.co – Twitter sedang menghadapi gugatan hukum yang mengklaim bahwa mereka gagal membayar jutaan dolar bonus yang dijanjikan kepada para karyawannya, menambah deretan kasus-kasus pengadilan yang diajukan sejak Elon Musk mengakuisisi perusahaan media sosial tersebut.

Mark Schobinger, yang menjabat sebagai direktur senior kompensasi Twitter dan meninggalkan perusahaan tersebut bulan lalu, mengajukan gugatan class action tersebut di pengadilan federal San Francisco pada hari Selasa (21/6).

Schobinger mengatakan bahwa sebelum dan sesudah Musk membeli Twitter tahun lalu, perusahaan menjanjikan kepada para karyawannya bahwa mereka akan menerima 50 persen dari target bonus untuk tahun 2022. Namun pembayaran tersebut tidak pernah terwujud, menurut gugatan tersebut, yang menuduh Twitter melanggar kontrak.

Baca Juga :  Tim Buru Puing UFO Yang Ditembak Jatuh Di Atas Yukon

Twitter, yang juga dikenal sebagai X Corp, tidak lagi memiliki kantor hubungan media. Perusahaan ini menanggapi permintaan komentar atas gugatan tersebut dengan emoji kotoran.

Pengacara Schobinger, Shannon Liss-Riordan, mewakili mantan pekerja Twitter dalam beberapa tuntutan hukum lainnya dan sekitar 2.000 kasus arbitrase individu yang berasal dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diperintahkan oleh Musk tahun lalu.

Dalam kasus-kasus tersebut, Twitter dituduh gagal membayar pesangon yang dijanjikan dan menargetkan karyawan perempuan dan pekerja dengan disabilitas untuk di-PHK, di antara klaim-klaim lainnya. Perusahaan membantah melakukan kesalahan.

Banyak tuan tanah, vendor, dan konsultan juga menggugat Twitter atas tagihan yang belum dibayar, beberapa di antaranya diwarisi Musk saat ia membeli perusahaan tersebut.

Baca Juga :  Musk Tantang CEO Twitter Untuk Debat Publik Tentang Bot

Twitter juga digugat di Delaware oleh tiga mantan eksekutif termasuk mantan CEO Parag Agrawal yang mengatakan bahwa Twitter mengingkari kewajibannya untuk mengganti lebih dari 1 juta dolar AS biaya hukum yang mereka keluarkan untuk memenuhi permintaan regulator pemerintah.

Sumber : CNA/SL

Bagikan :
Scroll to Top