Indonesia Tolak Kebijakan EUDR Tentang Sawit

TBS
TBS Kelapa Sawit

Jakarta | EGINDO.co – Indonesia melakukan menolak serius kebijakan EU Deforestation Free Regulation (EUDR) tentang sawit yang diberlakukan Uni Eropa.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs) di Brussels, Belgia Rabu (31/5/2023) kemarin.

Penolakan kebijakan EUDR tentang sawit, kata Airlangga, adalah mengecilkan semua upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral, seperti Paris Agreement.

Katanya, negara anggota CPOPC (Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit) secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75 persen pada periode 2019–2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen.

Dimintanya, pengakuan dan pemahaman dari berbagai pihak di Uni Eropa atas apa yang telah dilakukan negara produsen minyak kelapa sawit dalam melakukan produksi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs) di Brussels, Belgia menyerukan CSOs dan NGOs di Eropa untuk bersama-sama secara aktif bersuara dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat, terbaru, dan terpercaya.

Menurutnya, komitmen Indonesia untuk memproduksi minyak sawit yang memenuhi persyaratan keberlanjutan serta menyelesaikan berbagai isu terkait deforestasi, perubahan iklim telah diketahui dan dijadikan contoh oleh berbagai organisasi internasional dan multilateral. Kini diperlukan Kampanye No Palm Oil, perlu dilawan dan peran dari CSO dan NGO untuk melawan kampanye negatif harus terus-menerus dilakukan secara konsisten.@

Bs/timEGINDO.co

 

Scroll to Top