Mahfud Sebut Beratnya Tantangan Indonesia Di Tahun 2023

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (tengah) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (tengah) memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Jakarta|EGINDO.co Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyebut tantangan Indonesia pada 2023 ini cukup berat. Kondisi politik dalam negeri menjelang Pemilu 2024, ditambah situasi geopolitik dan ekonomi global akan sangat mempengaruhi Indonesia.

Peringatan tersebut disampaikan  Mahfud saat berbicara dalam Rapat Pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional, di gedung Lemhanas, Rabu (1/2/2023). Mahfud menyampaikan pidatonya yang berjudul “Resiko politik dan keamanan di tahun 2023”.

Mahfud menjelaskan, ekonomi Indonesia mendapat tantangan berat karena situasi krisis ekonomi global. Kondisi ini diperburuk dengan perang Ukraina-Rusia yang belum menunjukan tanda-tanda akan berakhir.

Dari soal pelanggaran HAM, kasus FS, serta masalah Papua, membuat Indonesia bisa kembali menjadi sorotan dunia. “Padahal sudah dua tahun  terakhir ini, Indonesia tidak pernah disorot soal ini,” kata Mahfud.

Baca Juga :  Sudah Imunisasi 3.832.692 Anak pada PIN Polio Putaran Dua

Sementara dari penegakan hukum dan keadilan, kasus mafia tanah masih menjadi masalah pelik yang harus diselesaikan. “Ada masalah Backingan (bala bantuan), prosedur hukum dan sebagainya,” ucapnya.

Tantangan lain, kata Mahfud adalah soal penanganan korupsi dan pemilu serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi tantangan tersendiri, ditengah ancaman polarisasi dan politisasi agama.

Menurut Mahfud, semua proses tahapan penting pemilu yang dilakukan tahun ini, sangat menentukan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024. “Termasuk menentukan keberhasilan membentuk dan menjalankan kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Disisi lain, lanjutnya, konstelasi politik ini juga bisa mengganggu keberhasilan program pemerintah. Terutama ketika dinamika yang terjadi terlalu keras dan cepat, sehingga menyita energi pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga :  Jepang Bawa 20 Pengungsi Ukraina Dengan Penerbangan Khusus

Apalagi jika konstelasi itu mengarah pada konflik dan ancaman keamanan. Menurutnya, hal tersebut tidak saja berpengaruh di tahun 2023, tapi juga pada penyelenggaraan pemilu serta masyarakat dan pemerintahan pasca pemilu.

“Oleh karena itu segala resiko politik dan keamanan di 2023 ini harus dapat diantisipasi dengan baik. Mulai dari resiko teringan sampai yang terberat sekalipun,” katanya.

Sumber: rri.co.id/Sn

Bagikan :
Scroll to Top