Kuala Lumpur | EGINDO.co – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan jaminan kepada siapa pun bahwa dia akan membantu kasus pengadilan mereka.
“Saya tidak pernah memberikan jaminan kepada siapa pun yang menyatakan akan dibebaskan dari hukuman, kecuali diputuskan oleh hakim yang bebas dan adil,” katanya dalam acara di rumah dinasnya, Minggu (11/12).
Anwar mengatakan bahwa lembaga penegak hukum di negara ini akan memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tugasnya.
Dia menambahkan akan memastikan entitas seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) selalu transparan dalam menjalankan tugasnya, selain tidak ada yang bisa lolos dari hukuman yang dijatuhkan pengadilan.
Anwar juga menyatakan keyakinannya bahwa dia bisa membebaskan negara dari korupsi. Dia memperingatkan para menteri Kabinetnya bahwa siapa pun yang terlibat dalam penyuapan atau penyalahgunaan kekuasaan akan segera dikeluarkan.
“Saya telah memberi tahu para menteri Kabinet yang telah saya pilih, yang pertama dan terpenting, tidak boleh ada korupsi.
“Saya juga telah menginformasikan kepada semua pimpinan komponen partai bahwa jika ada menteri yang terlibat dalam korupsi, saya akan meminta mandat mereka untuk segera memecat mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa peringatan tersebut bukanlah tipu muslihat politik melainkan keyakinannya untuk membebaskan negara dari korupsi. korupsi.
Anwar mengatakan bahwa dia tidak akan berkompromi dengan budaya seperti itu di pemerintahan persatuan yang dia pimpin. Dia tidak menyebutkan nama siapa pun selama pidatonya.
Sebelumnya, media lokal melaporkan bahwa Anwar menghadapi kritik setelah menunjuk presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi sebagai wakil perdana menteri karena kasus pengadilan yang sedang berlangsung.
Ahmad Zahid diadili atas 47 tuduhan penyalahgunaan, korupsi dan pencucian uang. Putusan kemungkinan akan dicapai dalam beberapa bulan ke depan.
Secara terpisah, Anwar mengatakan dia akan meninjau proyek yang disetujui untuk memastikan tidak ada kebocoran karena utang nasional telah melebihi RM1 triliun (USD226 miliar).
“Saya telah bekerja keras untuk memeriksa berkas dan kami akan menunda beberapa proyek untuk diperiksa ulang atau dibatalkan.
“Kalau mau belanja harus teliti. Ini soal tata kelola,” kata MP Tambun itu.
Karena itu, kata dia, pengelolaan negara harus dilakukan dengan mengikuti tatanan dan aturan yang benar.
“Lihatlah persetujuan spontan proyek mitigasi banjir. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan saya minta ditunda dan diperiksa kembali,” katanya, menurut Bernama.
Selasa lalu, Anwar, yang juga Menteri Keuangan, telah memerintahkan peninjauan persetujuan senilai RM7 miliar di bawah proyek mitigasi banjir RM15 miliar yang dilakukan melalui negosiasi langsung alih-alih proses tender.
Anwar sebelumnya mengumumkan bahwa persetujuan untuk pengadaan pemerintah tidak dapat lagi diberikan tanpa proses tender untuk mencegah kebocoran keuangan dan korupsi.
Dalam pidatonya pada hari Minggu, Anwar juga menyatakan bahwa meskipun mosi kepercayaan tidak diwajibkan secara hukum, itu akan memungkinkan dia untuk memimpin negara dengan mandat yang jelas berdasarkan dukungan mayoritas anggota parlemen.
“Saya ingin memimpin negara dengan mandat yang jelas, dengan dukungan mayoritas anggota parlemen. Saya yakin untuk mendapatkannya. Jika saya tidak bisa, maka saya akan menerima keinginan rakyat,” katanya seperti dikutip Bernama.
Mosi percaya akan diadakan selama sesi parlemen berikutnya Senin depan untuk mengakhiri pertanyaan tentang legitimasi pemerintah persatuan yang dipimpin oleh Anwar.
Sumber : CNA/SL