Moskow | EGINDO.co – Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan “positif” dengan Myanmar pada Rabu (7/9) saat ia bertemu dengan kepala junta negara itu Min Aung Hlaing di kota Vladivostok di timur jauh Rusia.
“Myanmar adalah mitra lama dan dapat diandalkan kami di Asia Tenggara … Hubungan kami berkembang secara positif,” kata Putin dalam pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Timur.
Kunjungan Min Aung Hlaing dilakukan saat kedua pemerintah menghadapi isolasi diplomatik – Moskow untuk intervensi militer Februari di Ukraina pro-Barat, dan Naypyidaw untuk kudeta militer tahun lalu.
Ketika hubungan Moskow dengan Barat terurai di Ukraina, Kremlin berusaha untuk memutar negara itu ke Timur Tengah, Asia, dan Afrika.
“Saya sangat bangga dengan Anda, karena ketika Anda berkuasa di negara ini, Rusia, bisa dikatakan, menjadi No 1 di dunia,” kata Min Aung Hlaing kepada Putin, seperti dikutip dari pernyataan Kremlin yang menerjemahkan pernyataannya ke dalam bahasa Rusia. .
“Kami akan menyebut Anda bukan hanya pemimpin Rusia tetapi juga pemimpin dunia karena Anda mengendalikan dan mengatur stabilitas di seluruh dunia,” katanya.
Kedua pemimpin “bersahabat dan terbuka” membahas kerja sama dan “bertukar pandangan tentang hubungan dan situasi internasional”, kata junta Myanmar dalam sebuah pernyataan.
Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, Myanmar menghadapi sanksi Barat dan penurunan hubungan.
Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh saat rezim militer berjuang untuk menghancurkan perlawanan.
Rusia dan sekutunya China telah dituduh mempersenjatai junta Myanmar dengan senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil sejak kudeta.
Lebih dari 2.200 orang tewas dalam tindakan keras itu, menurut pemantau lokal.
Selama perjalanan ke Naypyidaw pada awal Agustus, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendukung upaya junta untuk “menstabilkan” negara dan mengadakan pemilihan nasional tahun depan.
Namun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan masyarakat internasional untuk menolak “pemilihan palsu” junta.
Sumber : CNA/SL