PBB,New York | EGINDO.co – Amerika Serikat memperingatkan pada Selasa (31 Mei) bahwa mereka akan mencoba lagi untuk memperketat sanksi PBB jika Korea Utara menguji senjata nuklir, setelah tawaran pekan lalu diveto oleh China dan Rusia.
Ditanya apakah Amerika Serikat akan melakukan upaya baru di Dewan Keamanan jika Korea Utara melanjutkan uji coba nuklir yang ditakuti, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan: “Tentu saja kami akan melakukannya”.
“Pertama-tama kita perlu menegakkan sanksi yang sudah kita miliki wewenang untuk menegakkannya,” katanya kepada wartawan.
“Dan kami tentu, seperti yang kami coba dalam resolusi terakhir ini, akan mendorong sanksi tambahan,” katanya.
Intelijen AS mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya sedang mempersiapkan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017, meskipun hal itu tidak dilanjutkan selama kunjungan Presiden Joe Biden ke wilayah tersebut pada awal Mei.
Amerika Serikat pada hari Kamis memaksa pemungutan suara di Dewan Keamanan untuk memperketat sanksi setelah Korea Utara melakukan serangkaian peluncuran roket termasuk, menurut pejabat AS dan Korea Selatan, rudal balistik antarbenua.
Amerika Serikat mengatakan uji coba tersebut merupakan pelanggaran berani terhadap resolusi bulat PBB pada 2017 yang memperingatkan konsekuensi lebih lanjut untuk uji coba rudal jarak jauh atau senjata nuklir.
Namun China, sekutu utama Korea Utara, dan Rusia, yang hubungannya dengan Barat telah memburuk tajam akibat invasi Ukraina, keduanya memveto resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa sanksi baru akan kontraproduktif dan meningkatkan ketegangan.
Amerika Serikat malah pada hari Jumat memberlakukan sanksi sepihak baru, termasuk pada dua bank Rusia yang dituduh membantu Korea Utara dalam program senjatanya.
Pemerintahan Biden mengatakan siap untuk berdialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat.
Tetapi telah menemukan sedikit minat dalam negosiasi tingkat rendah dari Pyongyang, di mana pemimpin Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan dengan pendahulu Biden, Donald Trump yang menurunkan ketegangan tetapi gagal menghasilkan kesepakatan yang langgeng.
Sumber : CNA/SL