Jakarta | EGINDO.co   -Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P) Budiyanto SSOS.MH dan juga selaku pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, transportasi sebagai sarana mobilitas orang dan barang memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.
Sarana transportasi dibagi 2 ( dua ) sarana transportasi perseorangan dan transportasi umum. Yang menjadi masalah bahwa pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan Peningkatan panjang jalan.
Perkembangan kendaraan bisa menyentuh 9% sampai dengan 11%Â pertahun, pembangunan infraatrutur jalan khususnya di Jakarta, sangat minim kurang lebih: 0,01 % ( lahan terbatas dan harga tinggi ). “Secara teori bahwa panjang jalan, idealnya 12 % sampai dengan 15 % luas wilayah, di Jakarta baru sekitar 5 % sampai dengan 6 % , sehingga permasalahan lalu lintas muncul, antara lain adalah masalah kemacetan,”ujarnya.
Dikatakan Budiyanto kepada EGINDO.co melalui pesan singkatnya, kebijakan Pemerintah dalam rangka mengurai kemacetan sudah dilaksanakan, misal: 3 In One, Ganjil – Genap dan rekayasa lalu lintas lainnya. Ternyata kebijakan tersebut belum mampu mengurai kemacetan karena pada umumnya ruas- ruas jalan sudah mengalami over load terutama pada jam – jam sibuk, arus balik dan pergi.
“Merubah mindset masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum belum menunjukan adanya perubahan yang signifikan konteknya dengan kemacetan,”tegasnya.
Padahal transportasi umum di Pemprov DKI relatif sudah cukup bagus, ada MRT, LRT yang sudah terintegrasi dengan Trans Jakarta, Jak Lingko dan Transportasi On line. “Kendaraan pribadi termasuk sepeda motor masih menjadi pilihan utama karena dianggap cepat, murah dan alasan privasi lainnya,”ungkapnya.
Ia katakan dari hasil kajian bahwa peminat angkutan umum baru sekitar 24 %. Kebijakan pembatasan lalu lintas dalam skema Ganjil – Genap sebenarnya untuk mendorong adanya perubahan mindset untuk mendorong kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum, termasuk perbaikan sarana dan transportasi canggih seperti LRT, MRT yang terintegrasi dengan TransJakarta dan angkutan lainnya.
Ternyata kebijakan tersebut belum mampu mengurai masalah kemacetan. Kemacetan yang dapat mengganggu mobilitas orang dan barang berarti, berdampak kepada masalah ekonomi. “Mengingat DKI Jakarta akan menjadi pusat bisnis ketika Ibu kota pindah ke Kalimantan, perlu dipersiapkan manajemen rekayasa lalu lintas terutama yang menuju ke central – central ekonomi dengan kebijakan yang komprenhensip sehingga ada aksesibitas atau kemudahan untuk menuju pada akses yang menuju pusat – pusat kegiatan Ekonomi,”tegas Budiyanto.
Pembatasan lalu lintas dalam skema Ganjil – Genap dalam jangka pendek relatif cukup bagus namun untuk jangka panjang kurang efektif karena seiring dengan perjalanan waktu kendaraan akan bertambah terus, terutama bagi kelas menengah keatas, mereka akan membeli kendaraan lagi ( minimal 2 mobil dengan nomor yang berbeda ), atau penggandaan plat nomer dan sebagainya. “Kebijakan ini kedepan bisa diganti dengan ERP ( Electronic Road Pricing / jalan berbayar ). Setiap kendaraan yang lewat ruas penggal jalan yang diberlakukan ERP dipaksa untuk membayar dan lahan – lahan parkir diberlalukan tarif progresif yang tinggi, diperketat persyaratan untuk membeli atau kredit kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu,”ucapnya.
Mantan Kasubdit Bin Gakkum Budiyanto mengatakan, pembatasan operasional kendaraan bermotor Roda 2 atau Sepeda motor dengan adanya kebijakan tersebut ( teori push and Pull ), mereka secara bertahap akan beralih dari kendaraan pribadi/ perorangan ke angkutan umum dilain pihak Pemerintah juga harus mampu membangun transportasi umum yang memadai baik dari aspek kuantitas dan kualitas dengan harga yang murah.
Perlu dibangun aksesibiltas dan sistem transportasi yang terintegrasi yang mampu menjamin eksistensi mobilitas atau perjalanan orang dan barang secara berkesinambungan dengan adanya jaminan tersebut secara otomatis akan menjamin kegiatan ekonomi secara maksimal. Sehingga semua sektor bisnis bisa berjalan sesuai dengan renca Jakarta akan dijadikan Kota Bisnis.
Secara perlahan juga harus diimbangi dengan pembangunan Infrastruktur jalan koordinasi antar wilayah juga harus ditingkatkan dalam rangka membangun sistem manajemen rekayasa lalu lintas yang dapat mewujudkan kinerja lalu lintas tetap maksimal.
“Pelibatan BPTJ ( Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ) merupakan suatu keniscayaan , jika perlu koordinasinya sampai wilayah Aglomerasi, Sehingga sarana dan prasarana transportasi Jabodetabek dan sekitarnya dapat terintegrasi dengan baik dan maksimal,”tutup Budiyanto.
@Sadarudin