Jakarta | EGINDO.co – Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membuat masyarakat takut karena kesannya pemerintah akan memburu, akan mengenakan pajak buat semua orang.
Hal itu dikatakan Dr. Rusli Tan, SH, MM seorang pengamat sosial, politik dan ekonomi kemasyarakatan kepada EGINDO.co Senin (23/5/2022) di Jakarta menanggapi Rencana pemerintah membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) makin dekat.
“NPWP sudah tidak perlu lagi, cukup pakai KTP, NIK. Kalau pakai KTP membuat orang takut, ini seolah-olah semua orang ditarik pajak,” katanya.
Tarik pajak terus akan tetapi korupsi terus meningkat, maka harus dibereskan dulu korupsinya secara tuntas agar masyarakat tidak anti, memulihkan kepercayaan rakyat kepada negara. Korupsi harus diberantas, jangan korupsinya puluhan miliaran rupiah, hukumannya hanya dua tahun dengan berbagai potongan tahanan sehingga hanya satu tahun.
Menurutnya yang perlu dikejar pemerintah saat ini para koruptor uang pajak dari rakyat. Para koruptor uang pajak harus ditangkap, diadili sehingga masyarakat tenang, senang dan merasa terpanggil untuk membayar pajak. Penegakan hukumnya harus jelas dan tegas, jangan seperti yang ada sekarang ini. “Para koruptor uang pajak rakyat harus dihukum seumur hidup, agar menimbulkan efek jera bagi calon koruptor lainnya dan yang melakukan koruptor tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak kembali korupsi apabila dihukum seumur hidup,” kata Rusli Tan menjelaskan alasan para koruptor dihukum seumur hidup.
Rusli Tan tidak setuju koruptor dihukum mati sebab tidak akan memberi efek jera kepada calon koruptor lain, hanya takut sesaat saja. Jika hukuman seumur hidup pelaku koruptor tidak akan bisa mengulangi perbuatannya untuk korupsi kembali dan menjadi ingatan bagi calon koruptor lainnya sehingga tidak melakukan korupsi.
Menurut Rusli Tan, pemerintah tidak perlu terlalu agresif memburu pajak dari rakyat. Hal yang tepat pemerintah harus agresif memburu para koruptor uang pajak. Tidak perlu agresif memburu pajak dari rakyat karena sekarang ini pemasukan negara sangat baik dari ekspor seperti CPO, Minyak goreng, Nikel, Batubara dan lainnya.
“Yang paling penting sekarang ini, pemerintah harus memberantas korupsi dulu. Tidak ada alasan lain, harus pemberantasan korupsi yang utama karena bila kebocoran terus maka memburu pajak terus dari rakyat tidak ada artinya,” kata Rusli Tan menegaskan.@
Fd/TimEGINDO.co