Sydney | EGINDO.co – Pemerintah Australia pada Minggu (24 April) membela tanggapannya terhadap hubungan China dengan Kepulauan Solomon di dekatnya yang memuncak dalam sebuah pakta keamanan, menjelang pemilihan umum bulan depan di mana ia berharap untuk menyoroti kredensial keamanan nasionalnya.
Menteri Pertahanan Peter Dutton dalam sebuah wawancara televisi mengaitkan kesuksesan China dengan lapangan permainan yang tidak merata yang melibatkan taktik yang tidak dapat ditandingi oleh pemerintah Australia.
Pakta tersebut, yang diumumkan awal bulan ini, dipandang sebagai terobosan besar bagi China di Pasifik yang kaya sumber daya, di mana Amerika Serikat telah lama menjadi pengaruh dominan bersama dengan sekutu Australia dan Selandia Baru.
China mengatakan pakta itu akan membantu Kepulauan Solomon menjaga ketertiban sosial dan mengatasi bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Dikatakan tidak menimbulkan risiko bagi AS, sementara Kepulauan Solomon mengatakan tidak akan merusak perdamaian regional.
Namun, AS telah mengatakan akan menanggapi sesuai dengan kehadiran militer China di kawasan itu, sementara pengkritik Perdana Menteri Scott Morrison menyebut pakta itu sebagai kegagalan diplomatik terbesar Australia di Pasifik sejak Perang Dunia Kedua.
Dutton, dalam sebuah wawancara dengan Sky News, mengatakan pakta itu mengikuti pola keterlibatan China di seluruh dunia.
“Jika Anda melihat apa yang terjadi di Afrika, ada pembayaran korup yang dilakukan – kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan pedoman semacam itu,” kata Dutton, tanpa memberikan bukti.
Dia mengatakan dia tidak bisa mengomentari apakah pembayaran korup telah dilakukan dalam kasus Solomon.
“China sangat agresif – tindakan campur tangan asing, kesiapan untuk membayar suap untuk mendapatkan hasil, dan untuk mengalahkan negara lain untuk membuat kesepakatan – itulah realitas China modern.”
Kedutaan China di Canberra tidak menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja.
Morrison pada hari Minggu berusaha untuk menangkis kritik dengan mengalihkan perdebatan ke kebijakan ekonominya, karena ia berjanji untuk tidak memperkenalkan pajak apa pun jika terpilih kembali, dan membatasi pendapatan pajak pemerintah sebesar 23,9 persen dari produk domestik bruto.
Kebijakan tersebut juga melibatkan pemberian keringanan pajak kepada pekerja sebesar A$100 miliar (US$72,4 miliar) selama empat tahun ke depan.
Warga Australia menuju ke tempat pemungutan suara pada 21 Mei.
Sumber : CNA/SL