Manila | EGINDO.co – Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menyetujui amandemen undang-undang yang memungkinkan kepemilikan asing penuh atas perusahaan-perusahaan dalam layanan seperti telekomunikasi dan pengiriman, mengubah undang-undang kuno yang telah lama dipersalahkan karena menghambat persaingan.
Negara Asia Tenggara telah menjadi penghambat regional dalam menarik investor asing, sebagian karena pembatasan kepemilikan perusahaan di sektor-sektor utama dan reputasinya untuk birokrasi.
Kelompok konsumen mengeluh kurangnya persaingan asing telah mengakibatkan layanan yang buruk dan harga yang sangat tinggi di Filipina, di mana segelintir taipan mendominasi berbagai sektor.
Undang-undang baru tersebut mengamandemen undang-undang tahun 1935 untuk menghapus telekomunikasi, maskapai penerbangan, pelayaran, kereta api dan irigasi dari sektor-sektor di mana kepemilikan asing atas perusahaan dibatasi hingga 40 persen.
Namun, pembatasan tersebut akan tetap berlaku di area seperti transmisi dan distribusi listrik, jaringan pipa air dan saluran pembuangan, pelabuhan laut, jaringan pipa minyak bumi, dan kendaraan umum.
Amandemen tersebut dipuji sebagai langkah positif untuk menarik bisnis baru.
“Masuknya investor asing akan mendorong persaingan yang kuat yang akan menguntungkan konsumen, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memperluas ekonomi kita, dan mendorong pemulihan kita dari gangguan yang disebabkan oleh COVID-19,” kata Asosiasi Manajemen Filipina, sebuah kelompok bisnis, dalam sebuah pernyataan.
Anggota parlemen yang mendukung RUU itu memperkirakan akan meningkatkan investasi asing langsung sekitar 299 miliar peso (US$5,7 miliar) selama lima tahun ke depan.
“Dengan melonggarkan pembatasan ekuitas asing di industri-industri utama, undang-undang tersebut akan memacu investasi penting untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan inklusif,” kata Senator Grace Poe, salah satu penulis utama RUU tersebut.
Sumber : CNA/SL