Jakarta | EGINDO.co – Badannya “gemuk” buat apa, yang penting organnya harus bisa bekerja sehingga apa yang diinginkan dapat diraih. Buat apa membentuk badan penanggulangan pangan untuk mengatasi kekurangan pangan di Indonesia. Harusnya kerja Kementerian Pertanian yang dimaksimalkan.
Hal itu dikatakan Dr. Rusli Tan, SH, MM seorang pengamat sosial, ekonomi kemasyarakatan kepada EGINDO.co Minggu (13/3/2022) di Jakarta menanggapi bakal difungsikan Badan Penanggulangan Pangan Indonesia untuk menjawab masalah kekurangan pangan atau krisis pangan dunia.
Menurutnya wacana baru pembentukan Badan penanggulangan pangan untuk mengantisipasi sebagaimana dikatakan PBB tahun 2050 seluruh dunia akan menghadapi kekurangan pangan atau krisis pangan. Beberapa negara siap-siap seperti China sudah mempersiapkan antisipasi masalah pangan.
Dinilai Rusli Tan, tidak tepat bila Badan Penanggulangan pangan yang dikedepankan sebab yang penting memaksimalkan Departeman Pertanian, kerja Kementerian Pertanian harus maksimal dan digaransi harus bisa menjawab permasalahan pangan.
Kementerian Pertanian bertanggungjawab penuh atas ketersediaan pangan dengan otoritas penuh untuk menentukan tanaman apa yang harus ditanam, menentukan komoditi pertanian yang menjadi prioritas.
Tugas dan tanggungjawab Kementerian Pertanian harus jelas. “Bila tidak mampu menjawab tantangan pangan ke depan maka organ yang ada di Departemen Pertanian itu harus orang yang benar-benar bisa bekerja, jangan dipakai yang tidak bisa bekerja, diganti saja dengan orang-orang yang professional seperti halnya perusahaan swasta mengelola industri pertanian, mengapa bisa maju,” kata Rusli Tan mempertanyakan.
Menurutnya, tidak perlu membentuk badan dan sejenisnya lagi, sudah terlalu “gemuk” pemerintahan sekarang ini akan tetapi hasil dari kerja masih sangat jauh dari yang diharapkan rakyat Indonesia.
Dinilai Rusli Tan, sesungguhnya Indonesia tidak masalah dengan pangan, karena lahan Indonesia sangat subur untuk pertanian tanaman pangan. Masalahnya ada pada sumber daya manusia yang mengelolanya. “Faktanya tidak ada masalah soal pangan karena pada era pemerintahan Soeharto, era orde baru Indonesia mampu swasembada pangan dan itu diakui badan dunia, PBB untuk pangan. Buktinya bisa kan,” kata Rusli Tan memberikan perbandingan.
Ditegaskannya, dahulu bisa swasembada pangan, mengapa kini tidak bisa pada hal lahan pertaniannya tetap bumi Indonesia dan kini teknologi pertanian jauh lebih baik dari dahulu, seharusnya bisa lebih baik lagi.
Rusli Tan mengatakan apa yang diramalkan PBB akan terjadi krisis pangan tahun 2050 mendatang harus diantisipasi dengan meningkatkan kinerja Departemen Pertanian dan jajarannya serta Kementerian terkait lainnya, bukan membentuk badan yang jelas kurang bermanfaat. Baiknya memberdayakan yang sudah ada dan lengkap dimana Kementerian Pertanian yang memiliki beberapa Direktorat Jenderal (Dirjen), beberapa Direktur yang secara hirarki dibawah kendali Menteri Pertanian seharusnya bisa bekerja baik dan menghasilkan produksi pangan buat Indonesia.
“Tidak lagi harus bergantung dengan impor dan ketika dunia kekurangan atau krisis pangan maka impor tidak akan bisa dilakukan maka harus memproduksi pangan sendiri dan harus mampu swasembada pangan,” kata Rusli Tan menandaskan.@
Fd/TimEGINDO.co