Jakarta | EGINDO.co   -Dalam proses penilangan sering sekali Polisi dan sipengendara kendaraan bermotor selalu berdebat atau cekcok bahkan sampai berujung kekerasan sampai proses verbal ataupun beradu fisik. Pemerhati Masalah transportasi dan hukum Budiyanto mengatakan, ini sebetulnya tak perlu terjadi jika kedua pihak paham dan mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing.
Harus paham secara porporsionalitas, serta paham akan tugas dan kewenangan petugas Polantas di Jalan, kata Budiyanto.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 huruf b. Tertulis tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum, “jelasnya.
Pemerhati masalah transportasi dan hukum Budiyanto mengatakan, didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 264 ditetapkan bahwa pemeriksaan kendaraan di Jalan dilakukan oleh:
a. Petugas Kepolisian Negara RI.
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Sedangkan dalam Pasal 265 ayat (3) yang berbunyi Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas, petugas Polri berwenang:                                                                            a. menghentikan kendaraan.                                                                               b. meminta keterangan kepada pengemudi dan / atau                                                        c. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (dijabarkan dalam tugas – tugas diskresi atau melakukan penilaian sendiri untuk kepentingan umum).
Dikatakan Budiyanto, kewenangan lain yang sampai dengan ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, misal “dalam menentukan pelanggaran atau tersangka, penyitaan barang bukti dan lainnya”.
Saat petugas melihat, mengetahui, dan mendapatkan pelanggaran lalu lintas. Petugas memiliki kewenangan menghentikan kendaraan kemudian memberi tahu kesalahan pengendara kendaraan bermotor, Polisi lalu lintas menentukan pelanggaran akan ditilang atau tidak, “ungkapnya.
Dari sinilah kadang-kadang timbul permasalahan apabila terjadi komunikasi kurang pas cekcok, caci maki, debat kusir, bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap petugas dan lain – lain,” ucapnya.
Menurut dia pola komunikasi petugas dengan pelanggar perlu dibangun secara halus sehingga proses pemahaman pada kedua belah pihak bisa diterima.
Apabila pelanggar merasa tidak sependapat dengan tindakan hukum yang dilakukan, saya kira masih ada ruang untuk melakukan upaya hukum dengan cara Pra Peradilan, “jelasnya.
Ia menambahkan dalam Pra Peradilan nanti pengadilan akan memeriksa dan memutuskan, apakah tindakan petugas sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak.
Semua permasalahan diharapkan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang benar. Hindari tindakan atau perbuatan kontra produktif yang akan merugikan kita semua,” tutup Budiyanto. @Sn