Jakarta | EGINDO.com   -Mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP (P) Budiyanto SSOS.MH, menjelaskan ERP ( Electronic Road Pricing ) wacana lama yang belum terlaksana. Penerapan ERP ( Electronic Road Pricing ) atau jalan berbayar di beberapa wilayah atau ruas penggal jalan tertentu di Yuridiksi Provinsi DKI Jakarta, sudah diwacanakan sejak tahun 2014 dan sekitar tahun 2018 sudah mulai intens dilakukan pembahasan dan bahkan pernah diadakan FGD (Focus Group Discussion) selama 2 ( dua ) kali, penyelenggara dari Dinas Perhubungan DKI yang dengan peserta dari Para pemerhati/ pakar, DTKJ , dan Organisasi yang peduli masalah transportasi serta para stakeholder yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan Jalan.
FGD (Focus Group Discussion) saat itu merekomendasikan supaya pelaksanaan ERP segera dilaksanakan.Kemudian Pemda menargetkan akhir th 2018 bahkan saat itu contoh gerbang ERP (Electronic Road Pricing) secara phisik sudah ditampilkan di beberapa titik alan Sudirman – Thamrin. Akhir 2018 akhirnya belum dapat terlaksana karena ada kendala teknis masalah lelang perangkat ERP ( Electronic Road Pricing ) ada ganjalan atau hambatan,ungkap Budiyanto.
Kemudian dicanangkan rencana tahun 2019, 2020, 2021 namun belum dapat terlaksana juga karena kendala persiapan dan kendala teknis seperti sebelumnya. ERP ( electronic road pricing ) merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkat kemacetan pada koridor, ruas jalan pada waktu periode tertentu dengan cara memungut bayaran atau merupakan sebutan untuk sebuah sistem yang menerapkan pungutan atas biaya kemacetan ( Congestion pricing ),ucapnya.
Dikatakan Budiyanto kepada EGINDO.com melalui pesan singkatnya bahwa dengan biaya tersebut akan ditentukan biaya saat mereka melewati suatu area atau koridor yang macet pada periode tertentu. ERP (electronic road pricing) merupakan metode pengendalian kemacetan lalu lintas yang cukup efektif dan dapat memberikan benefit atau pemasukan bagi Pemerintah Daerah dimana hasil dari ERP ( electronic road pricing ) dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan infrastriktur jalan dan fasilitas pendukungnya serta untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Pembatasan lalu lintas yang sekarang berjalan dengan skema Ganjil – Genap hanya untuk jangka pendek dengan
sistem Gage seiring dengan perkembangan situasi tingkat ekonomi, kendaraan akan bertambah terus mereka yang berkemampuan akan membeli kendaraan 2 ( dua ) atau lebih dengan nomer berbeda untuk mendukung operasional activitas mereka. Perubaham mindset sulit terwujud untuk meninggalkan penggunaan mobil pribadi beralih ke Moda angkutan umum,jelas Budiyanto.
Sama dengan pemberlakuan tree in one sebelumnya dari hasil evaluasi banyak titik lemahnya ,dari mulai muncul joki- joki, eksploitasi anak, dan tindak pidana lainnya (Jocki ngambil barang pemilik mobil). Karena ERP Â (electronic road pricing ) sebagai salah satu metode yang cukup efektif untuk mengendalikan kemacetan dan sekaligus mampu mendorong perubahan mindset / pola pikir penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum, sehingga perlu akselerasi / percepatan untuk mewujudkannya,tegasnya.
Pengalaman beberapa kali target pelaksanaan yang belum dapat terealisasi sebagai embrio
untuk memantabkan tekad untuk segera melaksanakan ERP ( electronic road pricing ) dengan persiapan yang lebih matang dengan adanya rencana Pemda Prov DKI yang akan mewujudkan pelaksanaan ERP ( electronic road pricing ) tahun 2023 , semoga dapat terlaksana dan mendapat dukungan dari masyarakat secara luas dengan terwujudnya program ERP ( electronic road pricing ) muda-mudahan kemacetan dapat terurai.tutup Budiyanto.@Sn