Jakarta | EGINDO.com   – Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan terus mendorong program pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang diyakini bakal mampu menarik semakin banyak investor ke sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
“Kami benahi kampungnya agar menarik minat wisatawan dan investor. Kita berikan edukasi dan bimbingan teknis kepada nelayan dan keluarganya agar semakin mumpuni mengelola subsektor perikanan tangkap di wilayahnya,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan, program Kalaju adalah melakukan pengembangan dengan tujuan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.
Kampung yang bersih, sehat dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam rangkaian HUT ke-22 KKP pada tahun ini, empat desa nelayan dikembangkan menjadi lokasi Kalaju, yaitu Desa Buku Limau Belitung Timur, Desa Tanjung Pakis Karawang, Desa Tomalou Tidore Kepulauan, dan Desa Gampong Kuala Peudawa Puntong Aceh Timur.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan sebelumnya DJPT KKP telah menjadikan Desa Suak Gual di Belitung sebagai lokasi percontohan Kalaju.
“Tak hanya perbaikan bangunan fisik, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas nelayan turut digenjot untuk menciptakan Kalaju,” katanya.
Lebih lanjut Zaini minta agar perbankan dapat memberikan akses permodalan usaha untuk mendorong para nelayan di setiap lokasi kampung nelayan. Kesejahteraan nelayan menjadi program prioritas KKP untuk implementasi ekonomi biru.
KKP juga menyatakan bahwa perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan akan disalurkan kembali untuk kepentingan nelayan dalam rangka mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
“PNBP ini nantinya akan kembali lagi ke nelayan, manfaatnya akan mereka rasakan seperti bantuan operasional melaut, perbaikan infrastruktur dan penunjang lain untuk aktivitas perikanan tangkap. Ini juga kita siapkan untuk penerapan PNBP pasca produksi ke depannya,” katanya.
Berdasarkan data KKP, capaian PNBP sumber daya alam perikanan tangkap hingga September 2021 mencapai Rp407,4 miliar. Sebanyak 5.265 dokumen perizinan usaha perikanan tangkap telah diterbitkan per 29 September 2021.
Dokumen tersebut terdiri dari 945 surat izin usaha perikanan, 3.877 surat perizinan berusaha penangkapan ikan dan 443 perizinan berusaha pengangkutan.
Zaini menjelaskan, estimasi PNBP perikanan tangkap tahun 2021 akan melebihi tahun 2020 yang mencapai Rp643,6 miliar. Dengan demikian, cakupan program bantuan untuk masyarakat dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga menjadi lebih banyak.
Sumber: Antaranews/Sn