Jakarta | EGINDO.com    – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengupayakan dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yakni Jatiluhur 1 dan Karian Serpong bisa beroperasi pada 2024 dalam rangka penghentian penggunaan air tanah oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Kita harapkan dua SPAM bakal mulai beroperasi atau commercial operation date (COD) pada tahun 2024 yakni SPAM Regional Jatiluhur 1 dan SPAM Karian Serpong. Mudah-mudahan bisa terlaksana,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Diana juga menambahkan bahwa untuk proyek SPAM Regional Juanda, Kementerian PUPR masih melakukan persiapan.
Upaya pembangunan SPAM melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) itu dalam rangka untuk menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Jadi kita harus menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini tentunya untuk menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tidak terjadi kembali. Salah satu upayanya kita menyediakan air minum perpipaan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya,” ujar Diana.
Menurut Diana, bentuk air minum perpipaan itu melalui pembangunan SPAM Regional, karena untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya seperti Bekasi dan Karawang.
Untuk sumber airnya akan diambil dari Bendungan Jatiluhur untuk SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Bendungan Karian untuk SPAM Karian Serpong.
“Hal ini dikarenakan wilayah DKI Jakarta tidak memiliki sumber air baku,” kata Diana.
Dirjen Cipta Karya juga menyampaikan bahwa terkait upaya penghentian penggunaan air tanah oleh masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut mengusulkan proyek SPAM di Buaran, Jakarta Timur kepada Kementerian PUPR.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) SPAM Karian-Serpong akan mencegah penurunan permukaan tanah di wilayah Jakarta.
Menurut dia, kalau nanti kebutuhan air dari wilayah barat Jakarta sudah terpenuhi, baru pemerintah bisa melarang penggunaan air tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Sumber: Antaranews/Sn