Jakarta | EGINDO.com – Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad memperingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri Indonesia yang hampir mendekati Rp 6 ribu triliun pada Juli 2021.
“Kami ingatkan pemerintah hati hati menumpuk utang. Jika korupsi masih terus merajalela, belanja APBN tidak tepat sasaran, kemiskinan bisa semakin meningkat,” kata Kamrussamad saat dihubungi, Kamis (16/9/2021).
Menurutnya, utang yang terus meningkat dan kenaikan investasi di dalam negeri, tidak sejalan dengan kondisi yang dialami masyarakat.
“Harusnya jika investasi meningkat lapangan kerja terbuka, daya beli meningkat, demand meningkat, aktivitas ekonomi tumbuh maka penerimaan tax ratio bisa dicapai target,” kata politisi Gerindra itu.
“Tapi kenyataan sampai semester I 2021, penerimaan tax ratio belum mencapai target. Agak ironi dengan kenyataan di lapangan,” sambung Kamarussamad.
Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Juli 2021 senilai 415,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp5.919 triliun (asumsi kurs Rp14.239 per dolar AS).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan, angka tersebut tumbuh lambat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.
“Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy),” ujar Erwin, Rabu (15/9/2021).
Untuk ULN pemerintah, tercatat tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Posisi ULN pemerintah pada Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau tumbuh 3,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).
Perkembangan ini disebabkan penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19.
Lanjut Erwin, Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.
Yang belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6%).
“Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ucap Erwin.
Sedangkan, untuk ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (yoy) pada Juni 2021.
Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), meski melambat dari 1,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” papar Erwin.
“ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5 persen,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews/Sn