Jakarta | EGINDO.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ruang realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menambah dana perlindungan sosial masih terbuka lebar.
“Pertama, terdapat Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sampai Juni 2021 yang nilainya Rp136 triliun. Sisa anggaran bisa difokuskan untuk menambah alokasi BST (Bantuan Sosial Tunai) dan BSU (Bantuan Subsidi Upah),” kata Bhima kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Bhima menyarankan pemerintah menambah dana perlindungan sosial untuk menahan perlambatan perekonomian pada kuartal III-2021 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 untuk menekan laju penyebaran COVID-19.
Selain dengan Silpa, menurut dia, pemerintah bisa merealokasi anggaran infrastruktur yang sebesar Rp417 triliun. “Sebagian bisa digeser dulu ke anggaran yang prioritas,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga bisa menghemat belanja-belanja birokrasi, mulai dari belanja pegawai hingga belanja barang.
“Tahun 2021 alokasi belanja pegawai mencapai Rp421 triliun dan belanja barang Rp363 triliun. Dalam jangka panjang sejak 2014-2021 belanja pegawai telah naik 73 persen dan belanja barang naik 105 persen,” kata Bhima.
Pemerintah juga bisa melakukan negosiasi ulang terkait beban bunga utang kepada kreditur untuk menurunkan belanja bunga utang yang nilainya mencapai Rp373 triliun pada 2021.
Semua realokasi anggaran tersebut kemudian dapat disalurkan menjadi bantuan sosial yang disarankan Bhima untuk ditambah penerimanya menjadi 15-25 juta keluarga dengan besaran Rp1-1,5 juta per bulan per keluarga.
Sumber: Antaranews/Sn