Jakarta | EGINDO.co – Pada dasarnya masyarakat Indonesia senang dan mau membayar pajak karena dengan membayar pajak maka ikut dalam pembangunan bangsa dan negara. Namun, akibat koruptor “merajalela” di Indonesia membuat masyarakat Indonesia malas membayar pajak dan merasa sangat dibebani dengan munculnya sejumlah pajak yang dikeluarkan pemerintah.
Hal ini dikatakan pengamat social ekonomi masyarakat, Rusli Tan pada Jum’at (25/6/2021) kepada EGINDO.co tentang akan dikenakan pajak sejumlah bahan kebutuhan pokok dan restibusi yang kian beragam dan nilainya sangat besar seperti biaya parkir diwacanakan Rp60 ribu per jam.
“Luar biasa kebocoran dana pemerintah yang dilakukan para koruptor, seharunya para koruptor itu dihukum berat agar tidak melakukan korupsi,” kata Rusli Tan kesal.
Menurutnya penyebab sulitnya perekonomian di Indonesia disebabkan perlakuan korup di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan sebab dengan merajalelanya para koruptor di Indonesia maka Indonesia di tepi jurang kehancuran.
Rusli Tan yakin bila tindak korupsi di Indonesia bisa diatasi, jangan seperti sekarang ini sudah sangat merajalela maka pembangunan ekonomi di Indonesia akan berjalan baik meskipun saat ini sedang dilanda pandemic Coronavirus (Covid-19). Katanya tindak korupsi sudah sangat luar biasa, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Oknum-oknum yang korupsi seharus dihukum, jangan ada pilih tebang dan harus diwujudkan pemerintah bebas dari korupsi.
Rusli Tan menilai masyarakat sudah muak dengan banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan para koruptor sehingga berdampak langsung membuat masyarakat malas membayar pajak dan merasa tidak adil bila pemerintah terus mengutip berbagai macam pajak dari masyarakat. “Koruptor yang merajalela itu harus dihentikan agar masyarakat tidak kesal dan jangan sampai masyarakat marah,” kata Rusli Tan mengingatkan.
Alasannya jelas masyarakat marah, tidak suka dengan banyaknya aksi tindakan koruptor di Indonesia. Malas membayar pajak dan tidak mau dikenakan macam macam pajak disebabkan karena banyak uang Negara dari pajak rakyat yang dikorupsi. Masyarakat pada dasarnya senang membayar pajak karena ingin berpartisipasi membangun bangsa dan Negara akan tetapi ketika uang pajak itu dikorupsi maka masyarakat kesal. “Wajarkan kesal sebab bukan untuk dikorupsi tapi untuk pembangunan dan bisa saja dari kesal menjadi marah, ini harus diwaspadai pemerintah, jangan sampai masyarakat marah,” kata Rusli Tan menandaskan tentang masyarakat tidak suka dikenakan pajak macam-macam.@
Fd/TimEGINDO.co