Medan | EGINDO.co – Sebanyak 45.875 Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) menjadi pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu terungkap dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) yang akan merekrut sebanyak 45.875 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Disebutkan Komisioner Divisi Humas Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, pendaftaran dilakukan pada 2-6 Januari 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI, dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Dikatakan Saut, tugas utama pengawas TPS yang melibatkan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu serta memastikan transparansi dan kejujuran dalam perhitungan suara. Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 43 lau diperkuat dengan peraturan badan pengawas pemilu (perbawaslu) nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Tugas dan fungsi tim pengawas tempat pemungutan suara dapat membantu panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kelurahan atau desa dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas tempat pemungutan suara bertugas membantu panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kelurahan atau desa dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pencoblosan.

Dikatakan Saut, calon pengawas TPS harus memenuhi serangkaian persyaratan, termasuk persyaratan umum seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun, kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI, serta persyaratan lain yang terkait dengan kemampuan teknis terkait penyelenggaraan Pemilu.

Pendaftar juga harus memenuhi syarat berupa pendidikan minimal Sekolah Dasar, domisili sesuai dengan kartu tanda penduduk, bersedia untuk tidak terafiliasi dengan partai politik atau jabatan politik serta pemerintahan selama periode masa keanggotaan, dan memiliki catatan hukum tertentu seperti tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Bagi mereka yang berminat, sambung Saut, agar melengkapi semua persyaratan dan berkas pendaftaran yang telah ditetapkan, termasuk surat pendaftaran yang ditujukan kepada panwaslu kecamatan, fotocopy KTP, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bermaterai 10.000 rupiah, dan persyaratan lain yang diperlukan.@

Bs/timEGINDO.co