Jakarta | EGINDO.com   – Pemerintah membatalkan rencana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada periode Natal dan tahun baru 2022 dengan kebijakan lebih seimbang tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari meminta pemerintah bersikap lebih hati-hati dengan tidak mencabut penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, mengingat potensi pergerakan masyarakat akan melonjak yang berakibat naiknya kembali kasus Covid 19.
“Bahwa seharusnya PPKM Level 3 nasional itu jangan dicabut, kita harus bersikap konservatif, jangan over convident pada momentum Nataru ini,” kata Qodari, kepada wartawan, Jumat (10/12/2021).
Qodari menyampaikan ada tiga alasan mendesak mengapa pemerintah harus tetap menerapkan kebijakan PPKM Level 3.
Pertama, Qodari khawatir jika ledakan kasus Covid-19 kembali terjadi maka kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali turun.
Hal tersebut dia baca dari tren beberapa survei terakhir yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan Presiden berhubungan dengan tinggi dan rendahnya kasus Covid yang melanda di Indonesia.
“Kalau terjadi ledakan kasus maka tingkat kepuasan terhadap Presiden yang sekarang ini sangat tinggi itu nanti pasti akan mengalami penurunan lagi,” ujarnya.
Kedua, Qodari menyebut meski hasil survei serologi Covid-19 masyarakat Indonesia sudah banyak memiliki antibodi terhadap virus, hal itu tidak menjamin tidak ada penularan dan tidak menyebarkan virus.
Sehingga jika PPKM 3 tidak diberlakukan, mobilitas masyarakat yang tinggi berdampak kepada lonjakan kasus Covid-19.
Qodari menggambarkan dua pekan setelah libur Nataru pada 7-13 Januari 2021 lalu, rata-rata penambahan kasus harian sebanyak 9.948.
Padahal pada awal bulan sebelumnya atau Desember 2020, rata-rata kasus harian masih sekitar 6.000 orang per hari.
“Jadi kalau PPKM 3 ini dicabut maka mobilitas masyarakat otomatis akan mengalami lonjakan dan kemungkinan juga kasus positif Covid akan meningkat, melonjak beberapa kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Qodari.
Ketiga, lanjut Qodari, pada saat ini telah ditemukan varian baru bernama Omicron yang sudah ditemukan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Satu di antara ciri dari virus baru ini ialah memiliki daya infeksi yang tinggi.
Walaupun Omicron belum masuk ke Indonesia, Qodari mewanti-wanti jangan sampai virus Omicron ini menjadi bom waktu yang ledakan kasusnya seperti varian Delta.
Sebab, diduga varian baru virus corona Omicron dilaporkan empat kali lebih mudah menular pada tahap awal dibandingkan varian Delta.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga secara resmi memasukkan Omicron menjadi variant of concern atau VOC (varian yang mengkhawatirkan).
Omicron dilaporkan memiliki lebih banyak strain atau mutasi dibandingkan varian Alpha, Beta dan Delta dan dianggap sangat menular.
Tercatat, ada 32 mutasi protein lonjakan yang dibawa varian itu.
“Kita harus antisipatif. Walaupun belum ditemukan pasien yang genomnya Omicron tapi anggap saja sudah ada di masyarakat kita. Omicron ini kan salah satu cirinya berdaya infeksi tinggi, jadi nanti jangan sampai terjadi ledakan kasus seperti Delta,” ujarnya.
Pemerintah, kata Qodari lebih baik jangan mengambil risiko dengan pencabutan PPKM level 3 ini, sebab virus Covid-19 yang melanda dunia belum sepenuhnya dipahami perilaku dan karakteristiknya.
“Apalagi yang namanya virus ini kita tidak sepenuhnya memahami perilakunya dan karakteristiknya, jadi kita lebih baik jangan ambil risiko,” ucapnya.
Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyampaikan bahwa tingginya antibodi yang mungkin dimiliki kebanyakan masyarakat saat ini bukan berarti akan bertahan selamanya.
“Saya khawatirkan dan apalagi kalau bicara survei serologi itu bukan berarti, ‘Oh kita sudah kebal’ enggak begitu. Kalau bicara survei serologi itu kita akan melihat kalau ditujukan pada yang belum vaksin kita tahu ada yang sudah terinfeksi, tapi itu tidak long lasting, tidak bertahan lama imunitas,” kata Dicky.
Menurutnya, kekebalan yang didapat dari vaksinasi maupun infeksi alamiah hanya bertahan atau optimal selama 4-7 bulan, tergantung kondisi setiap orang.
Dicky khawatir dengan adanya hasil survei ini nanti akan membuat masyarakat malah menjadi abai dalam menjalankan protokol kesehatan lantaran merasa sudah aman.
Apalagi dengan kemunculan varian Omicron yang saat ini masih dalam pemantauan pada ahli.
“Namun kita tau bahwa sekali lagi berbasis riset ini tidak akan bertahan lama apalagi ancaman Omicron,” ujarnya.
Sumber: Tribunnews/Sn