Nadiem: Sekolah Tatap Muka Juli, Orangtua Berhak Memilih

Mendikbud saat membuka launching UKBI adaptif merdeka

Jakarta | EGINDO.com                 – Meski sejumlah pihak masih mengkhawatirkan risiko Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dilakukan di tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim mengatakan dengan peraturan vaksin diprioritaskan untuk para guru, sudah waktunya pembelajaran kembali ke sekolah. Menurut dia, tidak ada solusi lain selain anak-anak harus mulai berinteraksi lagi. Sekolah, tuturnya, wajib menyediakan opsi tatap muka. Namun, ia menekankan bahwa orang tua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka. “Itu hak prerogatif orang tua untuk memilih anaknya mau PTM atau PJJ,” tegas Nadiem seperti dirangkum dari laman Kemendikbudristek.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan PJJ membuat banyak orang tua menyadari pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Kesadaran ini memaksa orang tua untuk terlibat di pendidikan anak dan guru juga punya kesadaran baru bahwa orang tua adalah mitra pendukung pendidikan anak. “Orang tua sadar dirinya harus belajar jadi guru di rumah,” jelasnya. Persiapan jelang sekolah tatap muka Nadiem mengungkapkan hasil dari berbagai survei yang dihimpun maupun yang dilakukan Kemendikbudristek. Ia menyebut, mayoritas peserta didik dan orang tua sudah ingin tatap muka. “Hampir 80 persen sudah ingin tatap muka. Karena juga sudah lebih percaya diri dengan protokol kesehatan,” jelasnya. Mohammad Ridwan Hafiedz atau Ridho Slank bercerita bahwa dirinya telah diberi kuisioner dari sekolah, yang berisi pertanyaan kesediaan orangtua pembelajaran tatap muka. Ridho mengakui anaknya sangat ingin untuk kembali ke sekolah.

Berbeda dengan Ridho, Bimo Setiawan Almachzumi atau akrab disapa Bimbim Slank, mengaku putrinya di rumah mengaku belum berani tatap muka walau enggan juga sekolah daring. Sementara itu, di kesempatan yang sama salah satu orang tua peserta didik, Senny, bertanya tentang transisi menuju PTM. Ia mengaku senang dengan rencana transisi menuju PTM tapi tetap ada kekhawatiran yang dirasakan. “Anak saya kelas 3 SD, dan kami senang sekali (dengan rencana PTM), tapi kekhawatiran itu tetap ada. Kegalauan ibu-ibu umumnya adalah jaminan yang bisa diberikan agar kita rela dan ikhlas melepas anak-anak? Karena kita tahu anak-anak tidak seperti kita menjaga protokol kesehatan. Bagaimana mengatasinya, Mas Menteri?” tutur Senny. Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem menjawab bahwa dirinya tidak bisa memberikan jaminan. Tetapi yang harus diingat dan yang terpenting, tuturnya, keputusan itu ada di masing-masing orang tua. “Itu dulu dipegang. Tiap orang tua mengenal anaknya dan punya level risiko tersendiri. Hak memutuskan anak kembali ke sekolah secara tatap muka atau masih PJJ saja, ada di orang tua. Sekolah tidak boleh memaksa, itu hak orang tua,” tegas Nadiem.

Alasan kedua, lanjut Nadiem, berjalannya vaksinasi guru-guru meringankan beban transisi ini. Selain itu, semua orang tua berhak datang langsung, memonitor, dan bergerak melihat ke sekolah, dan ikut memastikan bahwa protokol kesehatan benar terjadi. Ia menyebut, peran orang tua dalam kesuksesan PTM ini sangat penting. Tentunya ada peran kementerian terkait, dinas kesehatan, dan pihak sekolah. Kementerian Kesehatan pun telah membuat protokol kesehatan yang sangat ketat. “Namun, akhirnya kembali kepada keputusan Ibu sendiri untuk memilih apakah anak sudah boleh mengikuti tatap muka,” terang dia. Nadiem juga menjelaskan bahwa masing-masing sekolah akan melalui polanya sendiri. Ada sekolah yang mau buka cuma dua kali seminggu, ada yang bergiliran pagi dan sore. Masing-masing sekolah, kata dia, akan menentukan cara rotasinya, dan sistem itu tergantung kebutuhan masing-masing anak dan orang tua di lingkungan. “Yang penting, karena aturan mainnya hanya boleh 50 persen kapasitas di sekolah, mau tidak mau akan jadi hibrida,” jelasnya.

Rekomendasi kedua, lanjut Nadiem, adalah orang tua disarankan langsung mengamati sendiri ke sekolah. Misalnya, tatap muka hari pertama, orang tua tidak mau kirim anak ke sekolah, tidak apa-apa. Orang tua bisa datang dulu ke sekolah, memonitor bagaimana protokol kesehatan dan pembelajaran dijalankan. Hari kedua, mungkin orang tua lebih yakin dengan anak yang lebih disiplin lalu memutuskan tidak apa-apa anaknya pergi ke sekolah. “Kalau anak yang Ibu belum yakin, tidak apa-apa masih PJJ. Ibu harus mengambil inisiasi sendiri. Pastinya, hak prerogatif bagi Ibu dan semua orang tua, di mana mau mengambil risiko tersebut. Tugas kami di pemerintahan adalah memastikan protokol kesehatan yang paling ketat menjadi aturan main,” ungkapnya.
Sumber: Kompas.com/Sn