15 Kampung KB Akan Dibentuk DP2KB Mataram

KB650-635x333

Mataram | EGINDO.co– Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun ini menargetkan pembentukan kampung KB di 15 kelurahan untuk meningkatkan partisipasi peserta KB sekaligus meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dibentuknya 15 kampung KB tahun ini, kami menargetkan tahun 2021 sebanyak 50 kelurahan se-Kota Mataram telah memiliki kampung KB,” kata Kepala DP2KB Kota Mataram Sudirman di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, kampung KB sudah terbentuk pada 16 kelurahan dan tahun ini ditargetkan akan dibentuk pada 15 kelurahan. Sisanya direncanakan terbentuk pada tahun 2021.

“Pembentukan kampung KB tidak bisa kami laksanakan sekaligus, mengingat perlunya persiapan serta kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan,” katanya.

Dikatakannya, kampung KB merupakan miniatur berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, karenanya pembentukan kampung KB tidak murni hanya untuk melaksanakan program KB, melainkan sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, DP2KB bekerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah terkait (OPD) yang bergerak sesuai bidang masing-masing. Termasuk Kantor Kementerian Agama dengan sosialisasi tentang usia pernikahan dan pandangan-pandangan agama terkait penggunaan alat kontrasepsi.

“Masalah fenomenal yang kita hadapi saat ini, ada sekitar 10 persen pasangan usia subur (PUS) yang tidak mau melahirkan tetapi tidak juga mau menggunakan alat kontrasepsi. Ini menjadi salah satu kendala kita ke depan,” katanya.

Selain itu, pemberian edukasi kesehatan reproduksi bagi para remaja juga penting diberikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sekaligus melaksanakan program bina kelompok balita dan lansia.

Sementara, OPD lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan kampung KB adalah Dinas Pendidikan untuk penanganan anak rentan putus sekolah, kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menangani rumah kumuh dan penerang jalan.

Dinas Sosial juga ikut serta memberikan dukungan program bantuan atau pelatihan kerja bagi remaja usia produktif.

“Jadi kami fokus meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan KB, membina peserta KB aktif, menjaring peserta KB baru serta membuka pusat pelayanan konseling remaja,” katanya menambahkan.

Harapannya, ke depan di kampung KB tersebut tidak ada lagi anak putus sekolah, nikah dini, anak terlantar, rumah kumuh, serta tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ant/kj